OJK percepat aturan demutualisasi BEI, kepemilikan mayoritas bakal dibatasi

OJK percepat aturan demutualisasi BEI, kepemilikan mayoritas bakal dibatasi
Demutualisasi BEI Dipercepat

Otoritas Jasa Keuangan menargetkan draf Peraturan OJK untuk demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia rampung dalam tiga bulan ke depan. Kerangka baru ini membuka jalan bagi perubahan status bursa menjadi entitas yang dapat mencetak laba dan membagikan dividen, sambil menjaga fungsi layanan publik dan independensi sebagai Self-Regulatory Organization.

Sorotan

  • OJK menargetkan draf POJK demutualisasi BEI rampung dalam tiga bulan dengan pembatasan porsi kepemilikan mayoritas guna mencegah dominasi tunggal.
  • Skema awal memastikan BEI tetap independen sebagai Self-Regulatory Organization, namun dapat membukukan laba bersih dan membagikan dividen kepada pemegang saham.
  • Peluang IPO BEI tetap ada namun tidak prioritas jangka dekat; perdagangan saham tahap awal bersifat private deal antar anggota bursa.

Target aturan dan skema transisi awal

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, OJK sedang menyusun draf POJK yang akan menjadi dasar demutualisasi BEI dan menyiapkannya selesai dalam waktu tiga bulan. Otoritas menyatakan porsi kepemilikan mayoritas pemilik baru akan dibatasi untuk mencegah dominasi tunggal atas infrastruktur pasar yang dinilai memiliki peran vital.

Dalam skema yang disiapkan, posisi bursa sebagai Self-Regulatory Organization tetap independen meski nantinya BEI diizinkan membukukan laba bersih dan membagikan dividen kepada pemegang saham. Setelah POJK resmi diterbitkan, keputusan untuk melanjutkan demutualisasi akan diserahkan kepada pemegang saham BEI melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

OJK juga menegaskan draf aturan yang sedang digodok belum memasukkan klausul teknis mengenai rencana go public. Pada tahap awal, BEI diarahkan lebih dulu menempuh perdagangan saham secara tertutup atau private deal di antara anggota bursa yang ada.

Dampak bagi tata kelola dan agenda pasar modal

Menurut Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, skema awal itu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 2026 yang memuat keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan juga Danantara. Pernyataan itu disampaikan Hasan saat ditemui di BEI pada Selasa, 30/6/2026.

Peluang IPO bagi BEI tetap terbuka, tetapi tidak diposisikan sebagai agenda jangka dekat. OJK menempatkan langkah itu sebagai fase lanjutan setelah transisi kelembagaan dari bentuk mutual ke demutual selesai, seiring upaya menyelaraskan kredibilitas bursa domestik dengan standar bursa modern global.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang perkembangan kasus dugaan fraud dan gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia, kami mengulas bahwa perkara tersebut telah masuk tahap persidangan setelah tiga berkas tersangka dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke jaksa. Kami juga menyoroti minimnya pemulihan dana lender—baru sekitar 0,02% dari estimasi kerugian Rp2,5 triliun—serta meningkatnya sorotan terhadap tata kelola P2P lending syariah dan tuntutan transparansi proses hukum.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.