OJK perketat aturan BEI dalam skema demutualisasi pasca masuknya pemegang saham negara

OJK perketat aturan BEI dalam skema demutualisasi pasca masuknya pemegang saham negara
OJK perketat aturan BEI

Perubahan struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia dalam proses demutualisasi mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan penguatan tata kelola bursa. Langkah ini mencakup penegasan bahwa masuknya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara tidak boleh memengaruhi independensi BEI.

Sorotan

  • OJK mewajibkan setiap aturan baru yang diterbitkan BEI harus memperoleh persetujuan OJK sebelum berlaku efektif, sesuai Rancangan Peraturan OJK.
  • OJK menegaskan masuknya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara sebagai pemegang saham BEI pasca demutualisasi tidak boleh mengganggu independensi bursa.
  • OJK tengah menyusun aturan turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2026 yang memperketat pengawasan dan tata kelola BEI pasca perubahan struktur kepemilikan.

Penguatan aturan dan mekanisme persetujuan

Menurut Okezone Economy Indonesia, mengutip Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, independensi bursa efek akan diperkuat dalam Rancangan Peraturan OJK sebagai aturan turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait pelaksanaan demutualisasi.

Menurut Hasan, salah satu penguatan yang disiapkan adalah pengetatan penerbitan aturan baru oleh bursa efek. Setiap aturan baru yang diterbitkan BEI harus lebih dulu memperoleh persetujuan OJK sebelum berlaku efektif.

Ia menegaskan ketentuan itu akan diatur dalam RPOJK, terutama pada mekanisme pengambilan keputusan, penerbitan peraturan, dan kerangka kerja yang memerlukan persetujuan OJK lebih dahulu.

Dampak bagi independensi bursa

OJK menyatakan masuknya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara sebagai pemegang saham BEI pasca demutualisasi tidak boleh mengganggu independensi bursa. Penegasan ini disebut sejalan dengan amanat revisi UU P2SK.

Saat ini OJK tengah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pelaksanaan demutualisasi bursa efek. Bagi industri pasar modal, kerangka ini memperlihatkan arah pengawasan yang lebih ketat terhadap tata kelola BEI setelah perubahan struktur kepemilikan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang aturan turunan OJK untuk demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), kami mengulas target penerbitan Peraturan OJK pada September 2026 serta proses penyusunannya yang melibatkan pemangku kepentingan pasar modal. Ulasan itu juga menekankan bahwa demutualisasi akan mengubah BEI dari bursa berbasis anggota menjadi perseroan dan membuka jalan menuju perusahaan terbuka, sembari menjaga independensi bursa dan regulator.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.