Pemerintah perjelas larangan ekspor LTJ untuk produk utama

Pemerintah perjelas larangan ekspor LTJ untuk produk utama
Larangan ekspor LTJ diperjelas

Pemerintah memperjelas bahwa larangan ekspor logam tanah jarang, atau LTJ, hanya berlaku untuk LTJ yang dikirim sebagai produk utama. Kejelasan ini menjadi acuan transisi bagi eksportir, surveyor, serta Bea dan Cukai di tengah penyempurnaan aturan mineral kritis dan unsur radioaktif alami.

Sorotan

  • Pemerintah menegaskan ekspor komoditas mengandung LTJ sebagai unsur ikutan tetap diizinkan jika memenuhi aturan, jelas setelah koordinasi di Kantor Staf Presiden.
  • PT Sucofindo diberikan kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor ekspor alumina, katode tembaga, dan produk turunan nikel yang sebelumnya tertunda sejak 31 Juli 2026.
  • Kementerian dan lembaga mempercepat pembahasan aturan batas kandungan LTJ, definisi mineral ikutan, dan pengaturan NORM guna memastikan kepastian operasional ekspor.

Pedoman transisi ekspor mineral kritis

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman menyatakan komoditas pertambangan yang mengandung LTJ sebagai unsur ikutan tetap dapat diekspor sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan setelah rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis LTJ di Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian serta lembaga terkait.

Dudung mengatakan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi agar para eksportir, surveyor, serta Bea dan Cukai memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan proses ekspor. Pada saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi masih berlangsung.

Hasil komunikasi KSP dengan berbagai pihak pada 31 Juli 2026 juga memberi kepastian kepada PT Sucofindo untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sebelumnya tertunda karena terindikasi mengandung mineral ikutan. Mayoritas laporan itu berasal dari eksportir komoditas alumina, katode tembaga, dan produk turunan nikel.

Dampak bagi eksportir dan penyempurnaan aturan

Dudung menambahkan produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami tetap dapat diekspor selama kandungannya tergolong Naturally Occurring Radioactive Material, atau NORM, dan memenuhi persyaratan pengujian keselamatan serta pengawasan sesuai ketentuan. Kementerian dan lembaga terkait juga akan mempercepat penyempurnaan aturan mengenai LTJ dan unsur radioaktif tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini juga menggelar rapat koordinasi untuk membahas rekomendasi batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor. Pembahasan itu mencakup definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan NORM, hingga pedoman penerbitan laporan surveyor.

Menurut Dudung, pertemuan itu menghadirkan 15 instansi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha, dengan total 47 undangan. Hasil pembahasan tersebut menjadi penting bagi pelaku sektor pertambangan dan pengolahan mineral karena menentukan kepastian operasional ekspor untuk komoditas yang mengandung LTJ sebagai unsur ikutan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang prospek asuransi perdagangan seiring kenaikan ekspor Indonesia awal 2026, kami mengulas bagaimana peningkatan aktivitas ekspor dapat mendorong permintaan marine cargo insurance dan trade credit insurance. Kami juga menyoroti bahwa meski peluangnya terbuka, industri tetap perlu disiplin dalam underwriting, dukungan reasuransi, dan manajemen risiko karena tekanan risiko global serta dinamika rantai pasok masih memengaruhi kinerja premi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.