Indonesia dorong Indonesia-EAEU FTA mulai berlaku tahun depan usai pertemuan dengan Rusia

Traders Union
Semua berita
Geopolitik dan Perdagangan
Indonesia dorong FTA Indonesia-EAEU

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

30.10.2026

Indonesia dorong Indonesia-EAEU FTA mulai berlaku tahun depan usai pertemuan dengan Rusia — FTA Indonesia-EAEU segera

Indonesia melanjutkan pembahasan perdagangan dengan Rusia di sela Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Wisconsin. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyatakan optimisme bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Eurasian Economic Union dapat mulai berlaku tahun depan dan membuka peluang baru bagi sektor farmasi.

Sorotan

Indonesia dan Rusia sepakat mendorong Indonesia-EAEU FTA mulai berlaku tahun depan usai pertemuan bilateral di Milwaukee pada 30 September.
Rusia menawarkan kerja sama di sektor farmasi, khususnya penerapan Good Manufacturing Practices, untuk mendukung sinergi dagang Indonesia-EAEU.
Indonesia menyiapkan konsultasi lintas kementerian terkait implementasi FTA, menekankan koordinasi standar dan regulasi guna mempercepat manfaat perdagangan bilateral.

Pembahasan FTA dan kerja sama farmasi

Menurut Kementerian Perdagangan, mengutip Kementerian Perdagangan Indonesia, Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia, Maxim Reshetnikov, pada Rabu, 30 Sep, di sela agenda G20 Trade Ministerial Meeting di Milwaukee, Wisconsin. Dalam pembicaraan tersebut, Budi menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia-EAEU FTA dapat mulai berlaku pada tahun depan.

Reshetnikov menyatakan pemberlakuan perjanjian itu berpotensi membuka ruang besar bagi kedua negara, terutama di sektor farmasi. Rusia juga mendorong kerja sama dalam penerapan Good Manufacturing Practices, atau GMP, untuk produk farmasi.

Dampak bagi hubungan dagang bilateral

Respons Indonesia terhadap usulan tersebut adalah menyiapkan konsultasi dengan kementerian dan lembaga teknis terkait. Langkah ini menunjukkan bahwa pembahasan implementasi perjanjian tidak hanya menyentuh akses pasar, tetapi juga kesiapan standar dan koordinasi regulasi lintas instansi.

Dalam pertemuan itu, Budi didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Johni Martha serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat N.M. Kusuma Dewi. Fokus pada farmasi menandakan kedua pihak melihat sektor tersebut sebagai salah satu area dengan potensi manfaat paling cepat dari penguatan kerja sama dagang.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi, kami mengulas arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Hukum untuk memangkas aturan dan prosedur yang dinilai berbelit agar pembangunan serta layanan publik berjalan lebih cepat. Kami juga menyoroti bagaimana penumpukan dan lambatnya penyusunan regulasi dapat menghambat eksekusi kebijakan di berbagai sektor ekonomi, sehingga deregulasi diposisikan sebagai kunci peningkatan efisiensi dan kepastian. Konteks ini relevan saat Indonesia membahas implementasi FTA dan standar seperti GMP yang menuntut koordinasi lintas instansi dan kesiapan regulasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?