BPD bidik dana murah dari UMKM saat wacana payroll PNS lewat koperasi mengemuka

Traders Union
Semua berita
Lembaga Keuangan
BPD cari dana murah dari UMKM

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mira Kyivska

18.10.2026

BPD bidik dana murah dari UMKM saat wacana payroll PNS lewat koperasi mengemuka — BPD incar dana UMKM

Bank pembangunan daerah mulai memperluas strategi penghimpunan dana murah di tengah wacana penyaluran gaji PNS daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pergeseran skema payroll ASN ini berpotensi memengaruhi sumber dana, transaksi, dan bisnis turunan BPD yang selama ini ditopang ekosistem pemerintah daerah.

Sorotan

Rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi mulai tahun ini membuat BPD, seperti Bank Nagari, membidik dana murah dari UMKM dan non-ASN.
CASA Bank Nagari tumbuh 14,36% menjadi Rp 13,41 triliun hingga Agustus 2026, sedangkan CASA Bank Jatim turun 5,15% menjadi Rp 50,08 triliun pada periode sama.
Bank Jatim menilai layanan payroll ASN vital untuk sumber dana, bisnis kredit konsumer, dan ekosistem digital, sehingga perubahan skema berpotensi menekan pendapatan dan bisnis bank daerah.

Strategi BPD menghadapi potensi perubahan payroll

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Kementerian Koperasi menyebut penyaluran gaji PNS daerah melalui KDKMP menjadi salah satu alternatif yang dapat dipilih selain perbankan. Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Kementerian Koperasi Rull Nurdina Sari mengatakan skema itu direncanakan berjalan tahun ini, tetapi kesiapan operasionalnya masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Menurut Rull, keberadaan koperasi di tingkat desa membuka peluang untuk melayani PNS yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Wacana ini menjadi perhatian BPD karena dana payroll ASN selama ini menjadi salah satu penopang penghimpunan dana sekaligus aktivitas transaksi perbankan daerah.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, atau Bank Nagari, menyatakan penguatan dana murah perlu dilakukan dengan memperluas jangkauan ke segmen UMKM dan nasabah non-ASN. Hingga Agustus 2026, CASA Bank Nagari tumbuh 14,36% secara tahunan menjadi Rp 13,41 triliun, ditopang giro yang naik 20,52% menjadi Rp 4,74 triliun dan tabungan yang meningkat 11,25% menjadi Rp 8,67 triliun.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan kondisi ini menjadi momentum bagi BPD untuk lebih lincah memburu CASA dari segmen UMKM maupun non-ASN. Ia menambahkan strategi penghimpunan dana tetap perlu diimbangi tata kelola yang baik, kapasitas memadai, keandalan operasional, dan kualitas layanan kepada masyarakat, sambil mencermati ketentuan regulasi yang akan diterapkan pemerintah.

Dampak pada likuiditas dan bisnis bank daerah

Di Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, atau Bank Jatim, masih mengandalkan ekosistem pemerintah daerah untuk menjaga penghimpunan dana murah. Namun hingga Agustus 2026, CASA perseroan turun 5,15% secara tahunan menjadi Rp 50,08 triliun, terutama karena giro menyusut 12,45% menjadi Rp 20,88 triliun, sementara tabungan masih tumbuh 0,86% menjadi Rp 29,21 triliun.

Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan bank terus mencari akses dana pihak ketiga berbasis dana murah di tengah likuiditas yang ketat dan tantangan ekonomi. Upaya itu dilakukan melalui penguatan layanan digital serta pemanfaatan jaringan kantor dan keagenan untuk menjangkau nasabah yang masih mengandalkan transaksi langsung.

Menurut Wahyu, layanan payroll ASN memegang peran penting bagi bisnis Bank Jatim karena tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga menopang kredit konsumer, transaksi keuangan penghasil pendapatan nonbunga, dan penggunaan layanan digital. Ia menilai posisi Bank Jatim sebagai BUMD yang turut menjadi enabler Pendapatan Asli Daerah di luar pajak dapat terdampak jika kebijakan tersebut diterapkan, sehingga rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi perlu dibahas secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek bisnis perbankan, kualitas layanan kepada ASN, dan perlindungan nasabah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang wacana pengalihan penyaluran gaji ASN ke Koperasi Desa Merah Putih, kami menyoroti kekhawatiran bahwa perpindahan payroll dapat menggerus dana murah yang selama ini menjadi penopang utama pendanaan BPD. Kami juga mengulas risiko lanjutan bagi ekosistem kredit pegawai di daerah, termasuk potensi terganggunya penarikan cicilan via autodebet yang dapat menekan arus kas dan kualitas pembiayaan bank daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?