Jakarta beralih pinjam Rp 4,25 triliun ke PT SMI untuk pembiayaan pembangunan
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pinjaman Rp 4,25 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menjaga pembiayaan pembangunan tetap berjalan setelah opsi obligasi daerah tidak mendapat restu. Skema ini juga dikaitkan dengan kekurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang disebut belum seluruhnya dibayarkan kepada Jakarta.
Sorotan
- Pemprov DKI Jakarta memilih pinjaman Rp 4,25 triliun melalui PT SMI setelah rencana obligasi daerah Rp 5,6 triliun ditolak pemerintah pusat.
- Kebutuhan pendanaan muncul akibat kekurangan anggaran dari belum terpenuhinya pembayaran dana bagi hasil pemerintah pusat kepada Jakarta.
- Pinjaman PT SMI hanya dapat digunakan untuk proyek pembangunan berpendapatan, pencairan dana baru bisa dilakukan setelah pengesahan anggaran.
Skema pembiayaan pengganti obligasi daerah
Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan pinjaman melalui PT SMI menjadi alternatif setelah rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun tidak disetujui pemerintah pusat. Ia menyebut Pemprov DKI akhirnya memilih skema pinjaman Rp 4,25 triliun untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan.Menurut Inggard, kebutuhan pembiayaan itu muncul antara lain karena kekurangan anggaran yang berkaitan dengan belum terpenuhinya pembayaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan pemerintah pusat belum dapat membayarkan seluruh kekurangan tersebut karena keterbatasan anggaran, sehingga Jakarta perlu mencari sumber pendanaan lain agar proyek pembangunan tetap berjalan.
Ia menambahkan pemerintah pusat tidak memperbolehkan obligasi daerah karena ada kekhawatiran kebijakan itu diikuti daerah lain yang belum tentu mampu mengembalikan pinjaman. Sebagai gantinya, Jakarta diarahkan menggunakan skema pinjaman melalui PT SMI yang disebut memiliki bunga lebih rendah dibandingkan opsi pembiayaan lain.
Dampak penggunaan dana dan syarat pencairan
Inggard mengatakan pemerintah pusat juga menjadi penjamin karena Pemprov DKI masih memiliki hak atas kekurangan pembayaran dana bagi hasil. Dukungan tersebut memperkuat posisi pinjaman sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek untuk menopang agenda pembangunan daerah.Namun, dana dari PT SMI disebut tidak dapat dipakai untuk seluruh kebutuhan belanja daerah. Menurut dia, pembiayaan itu hanya bisa digunakan untuk proyek pembangunan yang menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memiliki tingkat pengembalian investasi.
Pinjaman tersebut juga belum dapat langsung digunakan. Inggard menyatakan pencairan baru bisa dilakukan setelah anggaran disahkan.
Kami juga menganalisis pinjaman bilateral KBank Indonesia dari induk usahanya untuk memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto