PPATK tegaskan peran pengawasan keuangan pada peringatan Hari Lahir Pancasila

Traders Union
Semua berita
Berita dari Otoritas Pengawas
PPATK & pengawasan keuangan Pancasila

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Suara Market

Para Jutawan

Kabar Broker

Berita dari Otoritas Pengawas

Sholanke Dele

02.06.2026

PPATK tegaskan peran pengawasan keuangan pada peringatan Hari Lahir Pancasila — Peran PPATK di Pancasila Day

Di tengah percepatan digitalisasi dan tantangan global, PPATK memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 di Jakarta sambil menekankan kembali pentingnya nilai persatuan, integritas, dan keadilan dalam menjaga bangsa. Momentum ini juga memperkuat pesan bahwa tugas pengawasan transaksi keuangan bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga perlindungan kepentingan publik dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sorotan

PPATK menegaskan peran pengawasan keuangan dalam stabilitas sistem keuangan nasional pada upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
Kolaborasi PPATK dengan kementerian, aparat penegak hukum, sektor jasa keuangan, dan mitra internasional diperkuat guna memperkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
PPATK menyatakan perlindungan sistem keuangan dari praktik ilegal menjaga kepercayaan publik dan mendukung sistem yang transparan serta bebas penyalahgunaan.

Pesan upacara dan kaitannya dengan mandat PPATK

Sebagaimana disampaikan PPATK, Financial Intelligence Unit of Indonesia, PPATK menggelar upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kantor PPATK, Jakarta, pada 1 Juni 2026 dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Dalam kegiatan itu, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam sambutannya, Fithriadi menyatakan peringatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi agar semangat Pancasila tetap hidup dalam setiap insan Indonesia. Ia menyebut Pancasila sebagai “bintang penuntun” yang terbukti tangguh dalam mempersatukan keberagaman Indonesia serta sebagai “jangkar moral” untuk menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik dunia.

Penekanan itu selaras dengan mandat PPATK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Lembaga ini menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui pengelolaan informasi, pengawasan kepatuhan pihak pelapor, serta analisis transaksi keuangan yang terindikasi terkait aktivitas ilegal.

Dampak bagi integritas sistem keuangan nasional

PPATK menyatakan nilai persatuan dalam Pancasila juga tercermin dalam pendekatan kolaboratif yang dijalankannya. Menurut lembaga tersebut, kejahatan keuangan yang kian masif tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, sehingga sinergi dibangun dengan kementerian, aparat penegak hukum, sektor jasa keuangan, dan mitra internasional untuk memperkuat rezim anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam kerangka yang lebih luas, upaya menelusuri aliran dana hasil kejahatan dan penyalahgunaan sumber daya alam diposisikan sebagai bagian dari penerapan nilai keadilan sosial. PPATK menilai perlindungan sistem keuangan dari praktik ilegal membantu menjaga kepercayaan publik terhadap negara dan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya sistem yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.

Peringatan tahun ini juga menegaskan bahwa menjaga persatuan bangsa tidak berhenti pada simbol dan seremonial. Bagi PPATK, kerja nyata melalui gotong royong, integritas, dan penegakan kepatuhan tetap menjadi unsur penting untuk mendukung Indonesia yang maju dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penekanan Presiden Prabowo Subianto pada ekonomi Pancasila, kami mengulas bagaimana Pancasila diposisikan sebagai kerangka transformasi bangsa agar pertumbuhan menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata. Kami juga menyoroti dorongan penguatan kemandirian nasional, kebijakan yang lebih adil bagi petani, nelayan, dan pekerja, serta pentingnya kendali nasional atas pengelolaan kekayaan alam.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?