PPATK dan MIND ID perkuat pencegahan pencucian uang di sektor pertambangan Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
PPATK & MIND ID cegah pencucian uang

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ksenia Gerey

14.10.2026

PPATK dan MIND ID perkuat pencegahan pencucian uang di sektor pertambangan Indonesia — Kolaborasi cegah pencucian uang

Upaya penguatan tata kelola pertambangan nasional memasuki tahap baru setelah PPATK dan MIND ID menandatangani nota kesepahaman di Jakarta pada 14 Oktober 2026. Kerja sama ini difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor yang dinilai strategis bagi penerimaan negara dan pengelolaan sumber daya alam.

Sorotan

PPATK dan MIND ID menandatangani nota kesepahaman untuk pertukaran data, riset, dan pelatihan guna memperkuat deteksi dini pencucian uang di sektor pertambangan.
PPATK mengidentifikasi transaksi terkait sektor pertambangan sebesar Rp684,71 triliun untuk 2025–semester I 2026, termasuk dugaan penambangan emas ilegal dan distribusi ke luar negeri.
Sepanjang 2023–2025, PPATK mencatat transaksi Penambangan Emas Tanpa Izin senilai Rp185,03 triliun, mendorong kolaborasi erat dan penguatan tata kelola MIND ID.

Ruang lingkup kerja sama dan temuan risiko transaksi

Menurut PPATK, nota kesepahaman ini mencakup pertukaran informasi, penelitian dan riset, penyusunan analisis strategis, serta pelaksanaan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan untuk memperkuat deteksi dini kejahatan keuangan di sektor pertambangan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun besarnya nilai ekonomi dan kompleksitas rantai usahanya juga menghadirkan risiko penyalahgunaan untuk tindak pidana, termasuk pencucian uang dan korupsi. Menurut dia, transformasi industri melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah perlu diiringi penguatan tata kelola agar transparansi dan integritas menjadi bagian utama dalam pengelolaan pertambangan nasional.

Berdasarkan pemantauan PPATK, nilai transaksi yang terindikasi berkaitan dengan sektor pertambangan mencapai sekitar Rp684,71 triliun, terdiri atas Rp517,47 triliun sepanjang 2025 dan Rp167,23 triliun pada semester I 2026. PPATK juga menyoroti dugaan praktik Penambangan Emas Tanpa Izin di sejumlah wilayah, termasuk Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa, serta dugaan distribusi emas ilegal ke luar negeri.

Sepanjang 2023 hingga 2025, PPATK mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan Penambangan Emas Tanpa Izin senilai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana mencapai Rp992 triliun. Temuan itu menjadi dasar bagi penguatan analisis bersama dan mitigasi risiko green financial crime yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Dampak bagi tata kelola MIND ID dan industri nasional

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan penguatan transparansi dan integritas menjadi fondasi penting agar pengelolaan sumber daya mineral nasional berjalan secara bertanggung jawab dan memberi manfaat optimal bagi negara serta masyarakat. Ia menilai sinergi dengan PPATK mencerminkan kehadiran negara dalam membangun pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpercaya di tengah transformasi proses bisnis pertambangan dari ekstraksi ke hilirisasi.

Bagi MIND ID, kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan grup sekaligus mendukung pengelolaan bisnis pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Bagi PPATK, keterlibatan pelaku industri strategis dipandang penting untuk memperluas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara lebih terukur sesuai kewenangan masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kemampuan kedua pihak dalam mengenali pola, modus, dan risiko kejahatan keuangan di sektor pertambangan. Dalam skala yang lebih luas, kesepakatan ini menegaskan dorongan untuk membangun ekosistem pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan nilai tambah ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang IFG Legal Forum 2026, kami membahas penekanan Indonesia Financial Group (IFG) pada penerapan Business Judgment Rule (BJR) dan batas pertanggungjawaban pidana korporasi agar risiko bisnis yang wajar tidak otomatis dipidanakan. Pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya Good Corporate Governance—termasuk integritas, transparansi, dokumentasi, dan pengelolaan konflik kepentingan—untuk memperkuat kepastian hukum serta menjaga kepercayaan investor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?