Rapat tata kelola MBG di Jakarta soroti koordinasi anggaran

Rapat tata kelola MBG di Jakarta soroti koordinasi anggaran
Koordinasi anggaran MBG

Pembahasan tata kelola program Makan Bergizi Gratis berlangsung tertutup di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Senin, saat sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih hadir. Dalam forum itu, isu pendanaan menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait bantuan pangan.

Sorotan

  • Rapat tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada 15 Oktober 2026 di Jakarta dipimpin Zulkifli Hasan dan digelar secara tertutup.
  • Ketidakhadiran pejabat kunci Kementerian Keuangan memicu sorotan tentang pentingnya aspek anggaran dan kurangnya komunikasi lintas kementerian selama dua hari terakhir.
  • Koordinasi fiskal yang belum optimal menyebabkan penundaan pengiriman bantuan pangan meskipun dokumen sudah ditandatangani, berpotensi menghambat kelancaran program MBG.

Agenda rapat dan sorotan koordinasi anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, rapat yang dipimpin Zulkifli Hasan membahas tata kelola program Makan Bergizi Gratis di kantor Kemenko Pangan pada Senin (15/10/2026) dan digelar secara tertutup setelah para pejabat yang hadir disapa satu per satu. Zulhas meminta awak media menunggu di luar sebelum pertemuan dimulai.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Octavianus, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Menteri Agama Nasaruddin Umar, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan. Dalam sesi pembukaan, Zulhas juga sempat melontarkan candaan saat menyapa Syahganda yang baru masuk ke jajaran pemerintahan.

Di tengah pertemuan, perhatian beralih ke perwakilan Kementerian Keuangan. Zulhas menanyakan kehadiran Direktur Jenderal Anggaran Sudarto sebagai wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, namun pejabat tersebut juga disebut tidak hadir dan diwakili bawahannya.

Dampak bagi pelaksanaan program pangan

Ketidakhadiran pejabat kunci dari sisi anggaran mendorong Zulhas menegaskan bahwa aspek keuangan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan MBG. Ia mengeluhkan komunikasi dengan Kementerian Keuangan selama dua hari terakhir, terutama terkait bantuan pangan yang disebut sudah ditandatangani tetapi belum juga dikirim.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa koordinasi fiskal masih menjadi faktor penting bagi kelancaran program MBG, yang bergantung pada sinkronisasi kebijakan lintas kementerian. Hingga berita ditulis, rapat masih berlangsung secara tertutup, sehingga hasil pembahasan dan keputusan operasional lebih lanjut belum disampaikan ke publik.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tantangan tata kelola program prioritas, kami menyoroti kesenjangan antara visi kebijakan dan kesiapan pelaksana yang terlihat pada Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, hingga keandalan layanan energi. Kami mencatat penghentian ratusan satuan layanan pemenuhan gizi di Sumatera karena tidak memenuhi standar, serta rendahnya tingkat koperasi yang benar-benar beroperasi—keduanya menegaskan pentingnya pengawasan, kapasitas administrasi, dan kesiapan operasional agar target tidak hanya tercapai di atas kertas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.