Dewan Pers soroti dominasi platform atas iklan digital, tekanan bisnis media picu PHK

Dewan Pers soroti dominasi platform atas iklan digital, tekanan bisnis media picu PHK
Media tertekan, PHK meningkat

Persaingan pendapatan di industri media Indonesia semakin tertekan ketika sebagian besar belanja iklan digital mengalir ke platform, bukan ke perusahaan pers. Dewan Pers menilai ketimpangan ini melemahkan keberlanjutan bisnis media dan ikut mendorong gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor tersebut.

Sorotan

  • Dewan Pers melaporkan 80 persen iklan digital dikuasai platform, menyisakan 20 persen untuk lebih dari 50.000 perusahaan pers Indonesia.
  • Kehadiran generative AI sejak November 2022 memangkas hingga 70 persen traffic dan page view media dari platform, memperparah tekanan bisnis media.
  • Dewan Pers mengusulkan perlunya revisi Undang-Undang Hak Cipta, penegakan kompensasi bagi media yang memenuhi standar, dan mendorong pembayaran B2B oleh platform.

Ketimpangan iklan digital dan tekanan pendapatan media

Seperti dilaporkan Kompas.com, Dewan Pers menyatakan 80 persen iklan digital saat ini dikuasai platform, sementara 20 persen sisanya diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menyampaikan kondisi itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026, dengan mengutip data Wavemaker 2025.

Dahlan mengatakan mengecilnya porsi iklan yang dinikmati perusahaan pers menjadi salah satu penyebab banyak pekerja media mengalami PHK. Menurut dia, distribusi konten yang dibantu platform pada saat yang sama mengalihkan kontrol distribusi dan pendapatan ke platform, sehingga model bisnis media menjadi tidak berkelanjutan.

Dewan Pers juga mencatat kehadiran generative AI sejak November 2022 memangkas traffic dan page view yang dikirim platform ke media hingga 70 persen. Perubahan itu, menurut lembaga tersebut, menciptakan kenormalan baru ketika pengguna tidak lagi mengunjungi situs media, sementara karya jurnalistik dikonsumsi gratis oleh sistem AI.

Revisi hak cipta dan opsi kompensasi untuk perusahaan pers

Dewan Pers menilai pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta perlu membedakan hak ekonomi perusahaan pers dari hak cipta individual. Menurut lembaga itu, perusahaan pers yang berhak menerima kompensasi harus memenuhi standar Dewan Pers, termasuk berbadan hukum, memiliki sedikitnya lima karyawan, membayar upah di atas UMK, dan menyediakan jaminan kesehatan.

Lembaga tersebut juga mengingatkan agar platform digital tidak menyalahgunakan posisi dominannya, termasuk melalui potensi penghentian penayangan berita yang dikhawatirkan merusak ekosistem informasi publik yang berintegritas. Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menambahkan aturan mengenai hak ekonomi dan kompensasi penting untuk memperkuat perlindungan media massa, mengingat kepatuhan platform terhadap Perpres Nomor 32 Tahun 2024 masih rendah.

Selain mengandalkan Lembaga Manajemen Kolektif, Dewan Pers mengusulkan mekanisme pembayaran kompensasi juga dapat membuka opsi kerja sama business-to-business, atau B2B. Skema itu dinilai dapat memberi jalur tambahan bagi perusahaan pers untuk memperoleh kompensasi dari pemanfaatan konten jurnalistik oleh platform.

Sebagai pengingat, kami sebelumnya membahas tekanan pendapatan sekuritas saat IHSG melemah pada kuartal III-2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.