KPK siapkan 200 saksi dalam sidang korupsi izin tinggal yang menjerat Silmy Karim
Persidangan dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, memasuki tahap pembuktian dengan rencana pemeriksaan sekitar 200 saksi. Agenda itu menambah skala perkara yang juga mencakup dakwaan penerimaan uang Rp 1,2 miliar dan gratifikasi Rp 33,8 miliar.
Sorotan
- KPK akan menghadirkan sekitar 200 saksi dan bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp dalam sidang korupsi izin tinggal Silmy Karim pada 17 November 2026.
- Tim hukum Silmy Karim menyiapkan sedikitnya 15 saksi meringankan dan 10 ahli untuk mendukung pembelaan terhadap dakwaan permintaan suap.
- Silmy Karim didakwa menerima uang Rp 1,2 miliar sebagai pemerasan dan gratifikasi Rp 33,8 miliar terkait proses izin tinggal WNA, berpotensi mempengaruhi tata kelola imigrasi.
Rencana pembuktian dan agenda saksi
Seperti diberitakan Kompas.com, jaksa penuntut umum KPK menyatakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa, 17 November 2026, bahwa penuntut umum akan menghadirkan kurang lebih 200 saksi. Jaksa menyebut keterangan para saksi akan diperkuat dengan alat bukti berupa surat, dokumen, serta barang bukti elektronik.Salah satu barang bukti elektronik yang disiapkan adalah percakapan WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang dinilai berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Di sisi lain, tim penasihat hukum Silmy Karim menyatakan akan menghadirkan sedikitnya 15 saksi meringankan dan 10 ahli untuk mendukung pembelaan terdakwa.
Ruang lingkup dakwaan dan implikasi perkara
Perkara ini berpusat pada dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, dengan obyek yang disebut dalam dakwaan meliputi Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, hingga proses alih status izin tinggal. Dakwaan yang dibacakan jaksa pada 29 Oktober 2026 menyebut Silmy Karim didakwa menerima uang Rp 1,2 miliar terkait dugaan pemerasan tersebut.Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 33,8 miliar. Silmy bersama pihak lain didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP, dalam perkara yang berpotensi menyorot tata kelola layanan keimigrasian dan pengawasan proses perizinan bagi WNA.
Pembaruan ini menyusul artikel kami sebelumnya tentang pembuktian dakwaan di sidang Silmy Karim sebelum perkara masuk tahap pembuktian.
Berita Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto