KPK menargetkan pembuktian dakwaan korupsi Silmy Karim di sidang Jakarta

Traders Union
Semua berita
Regulator
Pembuktian korupsi Silmy Karim

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

10.11.2026

KPK menargetkan pembuktian dakwaan korupsi Silmy Karim di sidang Jakarta — KPK bidik sidang Silmy

Sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim berlanjut ke perdebatan atas eksepsi sebelum masuk ke tahap pembuktian. Jaksa menilai keberatan terkait ada atau tidaknya penangkapan tangan tidak menentukan terpenuhinya unsur pidana dalam dakwaan pemerasan dan gratifikasi.

Sorotan

Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan pembuktian dakwaan korupsi terhadap Silmy Karim akan dilakukan di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 10 November 2026.
Silmy Karim didakwa menerima Rp1,2 miliar untuk pemerasan izin tinggal WINA dan gratifikasi Rp33,8 miliar terkait layanan keimigrasian.
JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi Silmy dan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian atas dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor.

Respons jaksa atas eksepsi di sidang Tipikor

Seperti diberitakan Kompas.com, Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan akan membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Silmy Karim melalui alat bukti yang sah dalam pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.

Dalam tanggapannya, jaksa menjawab keberatan Silmy yang menyatakan dirinya tidak pernah tertangkap tangan dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurut JPU, keadaan tertangkap tangan bukan unsur tindak pidana yang didakwakan, baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

JPU juga menegaskan penuntutan perkara korupsi tidak mensyaratkan seseorang harus tertangkap saat melakukan tindak pidana. Jaksa menyatakan ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan tidak menentukan terpenuhinya unsur Pasal 12 huruf e maupun Pasal 12B Undang-Undang Tipikor.

Selain itu, jaksa menilai persoalan proses kedatangan Silmy ke gedung KPK maupun ada atau tidaknya tindakan penangkapan merupakan ranah hukum acara. Karena itu, JPU meminta agar isu tersebut tidak dicampuradukkan dengan pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan.

Dakwaan, nilai perkara, dan tahap berikutnya

JPU menilai surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Jaksa menyebut dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian.

Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menolak, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima, perlawanan atau eksepsi dari Silmy Karim dan tim penasihat hukumnya. JPU juga meminta agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa menerima Rp1,2 miliar dalam kasus pemerasan izin tinggal WINA dan gratifikasi sebesar Rp33,8 miliar. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan pada 29 Oktober 2026, dokumen yang menjadi obyek pemerasan mencakup Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, hingga proses alih status izin tinggal.

Silmy Karim bersama pihak lain didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. Kelanjutan sidang ke tahap pembuktian menjadi penentu bagi pengujian dakwaan jaksa atas dugaan praktik korupsi di layanan keimigrasian.

Sebelumnya, kami melaporkan target pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 sebagai penguatan pemberantasan korupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?