KPK panggil lima pegawai DJP sebagai saksi kasus gratifikasi mantan pejabat pajak
Pemeriksaan lanjutan dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak terus berjalan di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Langkah ini berlangsung setelah KPK sebelumnya menahan Muhamad Haniv dan mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi senilai total Rp 20,7 miliar untuk kepentingan pribadi.
Sorotan
- KPK memeriksa lima pegawai DJP sebagai saksi kasus gratifikasi Rp 20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhamad Haniv.
- Haniv ditahan KPK di Rutan Gedung Merah Putih selama 20 hari mulai 19 Agustus 2026 setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025.
- Penyelidikan menemukan aliran dana sponsorship ke rekening anak Haniv dari perusahaan wajib pajak sekitar Rp 700 juta dan gratifikasi valuta asing periode 2014-2022.
Agenda pemeriksaan saksi dan perkembangan perkara
Seperti dilaporkan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lima pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Muhamad Haniv. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, sementara materi yang akan didalami dari para saksi belum diungkapkan.Lima saksi yang dipanggil adalah Imanul Hakim, Budi Prasetya, I Ketut Bagiarta, Wahono Saputro, dan Nadia Riasari Wisatayanti. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan setelah Haniv diperiksa sebagai tersangka dan ditahan KPK pada 19 Agustus 2026.
Pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein sebelumnya menyatakan Haniv ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 19 Agustus sampai 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Haniv sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu sejak 25 Februari 2025.
Dugaan aliran gratifikasi dan implikasi bagi pengawasan pajak
KPK menyatakan total gratifikasi yang diduga diterima Haniv untuk kepentingan sendiri mencapai Rp 20,7 miliar. Penyidik menduga selama menjabat ia melakukan perbuatan yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban tugas, termasuk dengan memanfaatkan pengaruh dan koneksi untuk kepentingan pribadi serta usaha anaknya.Perkara ini bermula pada 2016, ketika Haniv diduga mengirim surat elektronik kepada bawahannya yang berisi permintaan untuk mencarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya, FP. Permintaan itu disebut ditujukan kepada sejumlah perusahaan di Jakarta maupun di luar Jakarta yang merupakan wajib pajak, lalu sebagian perusahaan merespons dengan mengirimkan dana sponsorship langsung ke rekening anaknya.
Menurut KPK, dana yang diterima dari beberapa perusahaan wajib pajak di Jakarta mencapai sekitar Rp 400 juta, sedangkan dari perusahaan di luar Jakarta sekitar Rp 300 juta. Selain itu, pada periode 2014 hingga 2022, Haniv juga diduga menerima gratifikasi lain dalam bentuk valuta asing melalui perantara berinisial BSA, dalam kasus yang kini disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya, kami membahas penelusuran KPK soal transaksi aset terkait gratifikasi Haniv dalam kasus pejabat pajak.
Berita Taxes Terbaru
- Forex
- Crypto