OJK dorong asuransi karbon sebagai peluang baru industri asuransi Indonesia

OJK dorong asuransi karbon sebagai peluang baru industri asuransi Indonesia
Peluang baru asuransi karbon

Otoritas Jasa Keuangan mulai mendorong pengembangan asuransi karbon untuk mendukung perdagangan karbon dan transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Produk ini diproyeksikan melindungi risiko kredit karbon, termasuk kegagalan proyek menghasilkan kredit, invalidasi kredit, hingga hilangnya manfaat pengurangan emisi.

Sorotan

  • OJK menetapkan studi implementasi asuransi karbon di Indonesia pada 2026 dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 2026-2030 untuk mendukung perdagangan karbon dan target Net Zero Emissions 2060.
  • AAUI menilai asuransi karbon sebagai inovasi potensial namun pengembangannya membutuhkan identifikasi risiko dapat diasuransikan, mekanisme klaim jelas, dan koordinasi lintas industri serta regulator.
  • Per September 2026, premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi 2,04% menjadi Rp111,18 triliun, membuat asuransi karbon berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi industri.

Roadmap OJK dan cakupan perlindungan

Seperti diberitakan KONTAN Indonesia, dorongan itu termuat dalam Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 2026-2030, dengan kajian studi implementasi asuransi karbon di Indonesia ditargetkan pada 2026. OJK menyatakan pengembangan produk ini diarahkan untuk mendukung perdagangan karbon dan pemenuhan Second Nationally Determined Contribution, sejalan dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca serta target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan otoritas mendorong pembahasan lebih lanjut dengan asosiasi dan pelaku industri terkait pengembangan produk tersebut. Menurut dia, kajian perlu mencakup potensi kebutuhan pasar, jenis risiko yang dapat dijamin, ketersediaan data, kemampuan industri dalam menilai dan mengelola risiko, serta dukungan reasuransi.

Ogi menambahkan Indonesia memiliki potensi proyek karbon berbasis alam, termasuk di sektor kehutanan, gambut, dan mangrove. Namun, pengembangan produk dinilai perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kejelasan standar dan mekanisme pasar karbon agar perlindungan yang ditawarkan memberi kepastian bagi pemegang polis dan tetap dikelola secara prudent oleh perusahaan asuransi.

Secara umum, asuransi karbon dipandang dapat melindungi risiko yang berkaitan dengan kredit karbon, seperti kredit yang tidak dapat diserahkan sesuai komitmen, dinyatakan tidak valid, atau hilang akibat kebakaran hutan dan perubahan penggunaan lahan. OJK juga menilai perkembangan di sejumlah pasar luar negeri menunjukkan perusahaan asuransi dan reasuransi mulai mengembangkan perlindungan serupa, meski pasar dan praktiknya masih berkembang sehingga potensi bisnisnya perlu dikaji cermat.

Dampak bagi industri dan kebutuhan koordinasi

Dari sisi industri, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia melihat asuransi karbon sebagai inovasi yang sejalan dengan arah kebijakan keuangan berkelanjutan OJK. Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan industri saat ini masih berada pada tahap awal penjajakan dan pendalaman untuk memahami karakteristik risiko, bentuk pertanggungan, mekanisme penilaian kerugian, serta kebutuhan perlindungan pelaku perdagangan karbon.

Menurut Budi, carbon insurance pada prinsipnya dapat memberikan perlindungan atas risiko finansial yang terkait dengan proyek pengurangan emisi maupun transaksi kredit karbon. Cakupannya dapat meliputi kegagalan proyek menghasilkan kredit karbon sesuai komitmen, kegagalan penyerahan kredit karbon, kerusakan fisik yang mengganggu keberlanjutan proyek, hingga hilangnya manfaat pengurangan emisi akibat kejadian tertentu.

Meski demikian, AAUI menekankan tidak seluruh risiko tersebut otomatis dapat diasuransikan. Industri masih perlu menentukan risiko yang dapat diukur, diverifikasi, dan memiliki mekanisme klaim yang jelas, sehingga pengembangan produk membutuhkan koordinasi antara industri asuransi, reasuransi, regulator, pengelola perdagangan karbon, serta lembaga verifikasi dan sertifikasi karbon.

Dalam roadmap itu, OJK juga menekankan perlunya koordinasi erat antarkementerian dan lembaga terkait pada aspek kebijakan, teknis, dan kelembagaan untuk memastikan efektivitas implementasi. OJK menyebut asuransi karbon dapat mengurangi ketidakpastian bagi pengembang proyek, investor, pembeli kredit karbon, dan lembaga keuangan melalui pembayaran ganti rugi jika risiko yang dijamin memengaruhi penerbitan, validitas, atau nilai kredit karbon.

Di tengah dorongan pengembangan lini bisnis baru ini, OJK mencatat premi asuransi umum dan reasuransi masih terkontraksi 2,04% secara tahunan menjadi Rp111,18 triliun per September 2026. Kondisi itu menempatkan asuransi karbon sebagai salah satu area yang berpotensi membuka sumber pertumbuhan baru bagi industri, meski implementasinya masih memerlukan kerangka risiko dan dukungan pasar yang matang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.