DPD mendesak pembukaan peta wilayah tambang di sekitar Ujung Kulon
Sorotan terhadap kebijakan pemerintah di Ujung Kulon menguat setelah kawasan perairan di sekitar habitat badak Jawa masuk peta wilayah usaha pertambangan mineral logam. Desakan ini muncul di tengah perdebatan soal perlindungan kawasan konservasi dan wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa karena risiko tsunami.
Sorotan
- DPD RI Hilmy Muhammad mendesak Kementerian ESDM membuka peta dan koordinat Wilayah Usaha Pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, mengutip Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 per 12 Februari 2026.
- Hilmy menyoroti potensi tumpang tindih penetapan WUP mineral logam dengan kawasan konservasi dan meminta pencegahan risiko kerusakan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah.
- Ada sorotan terhadap kemungkinan pelibatan investor serta lembaga donor asing dan inkonsistensi kebijakan soal relokasi badak Jawa serta pembukaan WUP di sekitar Ujung Kulon.
Permintaan transparansi atas peta WUP
Seperti diberitakan Kompas.com, anggota DPD RI Hilmy Muhammad mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka koordinat Wilayah Usaha Pertambangan dan mencocokkannya dengan batas serta zonasi Taman Nasional Ujung Kulon.Dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 18 November 2026, Hilmy menilai pemerintah perlu menjelaskan arah kebijakan terhadap Ujung Kulon. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah menyebut kawasan itu menghadapi ancaman tsunami sehingga sebagian badak Jawa perlu dipindahkan, namun pada saat yang sama perairan di sekitarnya justru masuk wilayah usaha pertambangan.
Hilmy merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diterbitkan pada 12 Februari 2026. Berdasarkan keputusan itu, perairan sekitar Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai bagian dari peta WUP mineral logam.
Dampak bagi kebijakan konservasi
Menurut Hilmy, penetapan WUP memang belum otomatis menjadi izin operasional tambang, tetapi pemerintah tetap wajib memastikan sejak awal tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Ia menegaskan pencegahan harus dilakukan pada tahap penetapan wilayah agar risiko kerusakan lingkungan tidak muncul di kemudian hari.Selain isu pertambangan, Hilmy juga mempertanyakan urgensi wacana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, yang sebelumnya disuarakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Menurut dia, kekhawatiran mengenai ancaman tsunami terhadap satwa di kawasan hutan tidak memiliki urgensi yang kuat.
Ia juga meminta keterbukaan mengenai kemungkinan pelibatan investor dan lembaga donor asing dalam isu tersebut. Sorotan ini menambah tekanan agar kebijakan pemerintah terkait konservasi Ujung Kulon, perlindungan badak Jawa, dan penetapan wilayah tambang disusun secara konsisten.
Sebelumnya, kami membahas desakan DPR agar Kepmen ESDM dicabut terkait Wilayah Pertambangan Banten demi melindungi habitat badak Jawa.
Berita Local Business Terbaru
- Forex
- Crypto