DPR desak pencabutan aturan wilayah tambang Banten demi perlindungan habitat badak Jawa

DPR desak pencabutan aturan wilayah tambang Banten demi perlindungan habitat badak Jawa
DPR desak lindungi badak Jawa

Perdebatan soal pembukaan wilayah pertambangan di Banten kian menyoroti risiko terhadap habitat badak Jawa yang terancam punah. Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral segera mencabut keputusan tentang wilayah pertambangan provinsi itu agar kepentingan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam.

Sorotan

  • Syafruddin meminta Menteri ESDM mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten untuk melindungi habitat badak Jawa.
  • Pembukaan wilayah tambang dinilai berisiko mengancam kelestarian badak Jawa yang kini terancam punah dan menimbulkan potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.
  • Syafruddin mendorong pemerintah mengembangkan KEK Pariwisata Tanjung Lesung, Banten, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis investasi pariwisata dan UMKM, bukan pertambangan.

Desakan pencabutan keputusan tambang

Seperti dilaporkan Kompas.com, Syafruddin meminta Menteri ESDM mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 18 November 2026, ia menilai pemerintah jangan terlalu bersemangat membuka wilayah tambang hingga mengabaikan kawasan yang menjadi habitat badak Jawa.

Ia menegaskan persoalan tersebut bukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan secara umum, melainkan upaya mencegah kepentingan ekonomi merusak kelestarian alam. Menurut dia, gangguan terhadap habitat badak Jawa dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa langka yang kini berada dalam kondisi terancam punah.

Pariwisata Tanjung Lesung jadi alternatif

Syafruddin mendorong pemerintah lebih serius mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten, ketimbang membuka peluang eksploitasi yang berpotensi menekan habitat badak Jawa. Ia menilai kawasan itu memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Ia juga berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengembangan KEK Tanjung Lesung melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, dan keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi lebih luas dirasakan warga Banten. Menurut dia, pembangunan harus memiliki batas, yakni keselamatan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Ini menambah pembahasan sebelumnya seputar status tambang Ujung Kulon yang ditegaskan ESDM tidak termasuk wilayah pertambangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.