ESDM tegaskan status pertambangan Ujung Kulon di Banten

ESDM tegaskan status pertambangan Ujung Kulon di Banten
Status tambang Ujung Kulon

Penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk dalam area tambang. Kementerian juga menyatakan tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik di kawasan taman nasional maupun di perairan sekitarnya.

Sorotan

  • Kementerian ESDM menegaskan Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengatur sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, tidak termasuk kawasan taman nasional.
  • Penetapan wilayah pertambangan ini merupakan kelanjutan proses sejak 2013, memperbaiki aturan sebelumnya seperti Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan 84.K/MB.01/MEM.B/2022, sesuai usulan Pemprov Banten.
  • Wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai WUP berdasarkan potensi mineral, namun hingga kini tidak ada izin tambang yang diterbitkan di area tersebut.

Penetapan wilayah dan dasar regulasi

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian ESDM menyatakan Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengatur sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasional itu sendiri. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penetapan itu merupakan kelanjutan dari proses yang telah berjalan sejak 2013 dan mengulang pengaturan sebelumnya dengan perbaikan sejumlah ketentuan sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, lalu diajukan kembali melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Usulan tersebut kemudian dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menurut Dwi Anggia, Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026 pada dasarnya mengulang penetapan tersebut sambil memperbaiki sebagian ketentuannya.

Dampak bagi tata kelola mineral Banten

Dwi Anggia menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik di wilayah perairan sekitar taman nasional maupun di dalam kawasan TNUK. Penegasan itu membedakan secara jelas antara penetapan ruang dalam perencanaan sumber daya mineral dan pemberian izin untuk kegiatan operasi tambang.

Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga dinilai memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun, Kementerian ESDM menekankan bahwa status WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk langsung melakukan kegiatan penambangan.

Kami juga telah menganalisis tantangan LKM yang disorot OJK, terkait pendanaan, kapasitas SDM, dan tata kelola.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.