Sidang kuota haji ungkap dugaan permintaan dana saat pembahasan BPIH 2024

Sidang kuota haji ungkap dugaan permintaan dana saat pembahasan BPIH 2024
Dugaan dana haji terbongkar

Persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan di Jakarta Pusat mengungkap tuduhan adanya permintaan uang dan alokasi bisnis dari anggota DPR selama pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Kesaksian itu mencakup permintaan alokasi jemaah untuk katering, dana Rp 10 miliar untuk memperlancar pembahasan, serta uang reses bagi pimpinan Komisi VIII DPR.

Sorotan

  • Gus Alex bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 18 November 2026, soal permintaan alokasi 25.000–50.000 jemaah untuk bisnis katering haji saat pembahasan BPIH 2024.
  • Menurut kesaksian, Marwan Dasopang meminta commitment fee berdasarkan jumlah jemaah, frekuensi makan, dan kurs riyal terhadap rupiah, serta penentuan pemenang dapur secara lebih awal.
  • Paparan di sidang menyoroti risiko tata kelola layanan haji dan potensi konflik kepentingan antara regulator, penyedia jasa, dan pihak legislatif dalam pengadaan katering.

Kesaksian sidang soal permintaan alokasi dan dana

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex menyampaikan tuduhan tersebut saat menjadi saksi mahkota dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.

Dalam persidangan, ia mengatakan permintaan pertama yang diketahuinya terjadi pada November 2023 ketika pembahasan BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024 berlangsung. Menurut keterangannya, ia diundang bertemu dengan anggota Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang dan Ashabul Kahfi, di ruangan Ashabul Kahfi.

Gus Alex menyebut Marwan Dasopang meminta alokasi 25.000 sampai 50.000 jemaah untuk bisnis katering haji. Ia menjelaskan di hadapan majelis hakim bahwa perhitungan yang disampaikan dalam pertemuan itu mengacu pada jumlah jemaah, frekuensi makan selama di Arab Saudi, commitment fee per porsi, dan kurs riyal terhadap rupiah.

Ia juga mengatakan Marwan meminta agar Kementerian Agama lebih awal mengatur dapur yang akan dimenangkan dan memungut commitment fee dari alokasi jemaah tersebut. Menurut Gus Alex, ia menyatakan skema itu tidak mungkin dilakukan.

Dampak pada pembahasan haji dan proses hukum

Ashabul Kahfi, menurut kesaksian itu, juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki tim yang bisa menyiapkan dapur katering. Gus Alex mengatakan ia menyarankan agar tim tersebut menyiapkan dapur berkualitas agar bisa masuk daftar 50 dapur dengan penilaian tertinggi, sementara urusan bisnis antara pengelola dapur dan tim Ashabul diminta diatur tanpa melibatkan dirinya.

Ia menambahkan pertemuan tersebut kemudian menyepakati bahwa bila penentuan pemenang dapur lebih awal dan pungutan lebih awal tidak dapat dilakukan, maka digunakan skema lain yang disebut sebagai skema Ashabul Kahfi. Dalam keterangannya, Gus Alex juga menyebut permintaan uang berikutnya datang dari Yandri Susanto setelah 20 November 2023.

Kesaksian ini menambah tekanan pada proses hukum perkara kuota haji tambahan, karena pembahasan BPIH menyangkut tata kelola layanan haji dan relasi antara regulator, penyedia jasa, dan pemangku kepentingan politik. Bagi sektor layanan haji, tuduhan mengenai alokasi jemaah dan commitment fee berpotensi menyoroti kembali risiko tata kelola dalam pengadaan katering dan penentuan mitra operasional.

Sebelumnya, kami menguraikan perdebatan dasar hukum dalam sidang Tipikor Jakarta terkait Kajian tertulis Menteri sebelum penetapan kuota haji tambahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.