Sidang kuota haji Jakarta soroti dasar hukum penetapan kuota tambahan
Persidangan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Jakarta menyoroti apakah Menteri Agama wajib menyiapkan kajian tertulis sebelum menetapkan pembagian kuota tambahan. Keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa menyatakan undang-undang hanya mensyaratkan adanya penambahan kuota dan penetapan kuota haji Indonesia terlebih dahulu oleh menteri.
Sorotan
- Ahli Hukum Administrasi Negara menyatakan Menteri Agama tidak wajib membuat kajian tertulis khusus sebelum menetapkan kuota haji tambahan menurut sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 10 November 2026.
- Dakwaan KPK menyebut pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 622,09 miliar berdasarkan Laporan BPK RI.
- Kerugian negara meliputi selisih penerimaan dan pengeluaran haji khusus 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penjualan kuota petugas haji khusus Rp 39,95 miliar, dan fee percepatan Rp 143,92 miliar.
Penjelasan ahli dalam persidangan Tipikor
Seperti dilaporkan Kompas.com, Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara, menyatakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa, 10 November 2026, bahwa tidak ada kewajiban yuridis bagi Menteri Agama untuk membuat kajian tertulis khusus sebelum menerbitkan keputusan kuota haji tambahan.Menurut Ibnu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji hanya menetapkan dua syarat dalam penetapan kuota haji tambahan, yaitu adanya penambahan kuota haji dan kuota haji Indonesia yang lebih dahulu telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Ia mengatakan Pasal 9 tidak mensyaratkan substansi kajian tertentu, melainkan mengatur bagaimana kewenangan itu dimulai.
Ia juga menjelaskan bahwa bila kajian dibuat sebelum keputusan diterbitkan, dokumen tersebut tidak bersifat mengikat karena bukan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Risalah rapat dan dokumen persiapan penyelenggaraan ibadah haji, menurut dia, dapat menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak harus digabungkan dalam satu kajian tertulis khusus sebagai syarat penerbitan kuota tambahan.
Meski demikian, Ibnu mengingatkan penyelenggaraan ibadah haji tetap harus memperhatikan asas dalam Pasal 2 UU Haji, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Ia juga menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) mengenai proporsionalitas dan transparansi mengatur penetapan kuota haji Indonesia, bukan kuota haji tambahan.
Dakwaan korupsi dan implikasi tata kelola
KPK mendakwa empat orang dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.Dalam dakwaan, pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 disebut menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 622,09 miliar. Nilai itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI untuk penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.
Tiga komponen kerugian yang disebut dalam persidangan terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar. Perkara ini menempatkan tata kelola kuota haji dan dasar pengambilan keputusan kementerian sebagai isu penting bagi akuntabilitas sektor layanan keagamaan.
Kami sebelumnya merinci keterangan soal penghitungan kerugian negara dalam sidang kuota haji tambahan yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto