Sidang kuota haji Jakarta hadirkan ahli meringankan untuk perkara Yaqut

Sidang kuota haji Jakarta hadirkan ahli meringankan untuk perkara Yaqut
Ahli bela Yaqut di sidang

Persidangan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memasuki agenda keterangan ahli dari pihak terdakwa pada Selasa, 10 November 2026. Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna untuk menjelaskan aspek keuangan negara dan dasar penghitungan kerugian negara dalam program haji.

Sorotan

  • KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sedikitnya Rp622,09 miliar menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI.
  • Komponen kerugian negara meliputi Rp438,2 miliar selisih penerimaan-pengeluaran, Rp39,95 miliar penerimaan kuota petugas haji, dan Rp143,92 miliar fee percepatan pengisian kuota.
  • Keterangan ahli Agung Firman Sampurna diajukan untuk menguji dasar serta mekanisme penghitungan kerugian negara sebagai alat bukti dalam persidangan kasus korupsi ini.

Agenda ahli dan pokok keterangan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Agung Firman Sampurna dihadirkan oleh kuasa hukum Yaqut sebagai ahli meringankan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Kuasa hukum Yaqut, Dodi S Abdulkadir, mengatakan ahli diminta memberikan pendapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan program haji.

Menurut tim pembela, Agung juga diminta menjelaskan norma formal yang menjadi dasar penghitungan kerugian negara, termasuk mekanisme penghitungan secara material serta aset atau kekayaan yang dapat menjadi obyek penghitungan kerugian negara. Selain itu, pendapatnya diminta terkait laporan hasil penghitungan kerugian negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim menanyakan hubungan Agung dengan Yaqut. Agung menyatakan tidak memiliki hubungan khusus maupun hubungan keluarga dengan terdakwa, dan hanya pernah bertemu satu kali saat ia menjabat Ketua BPK dan Yaqut menjabat Menteri Agama.

Dakwaan KPK dan nilai kerugian negara

Perkara ini menempatkan empat terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba. KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp622,09 miliar.

Nilai tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI untuk penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama. Komponen kerugian itu terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada 2024 sebesar Rp438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.

Dari sisi hukum, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keterangan ahli dalam tahap ini menjadi bagian penting untuk menguji dasar perhitungan kerugian negara yang dipakai dalam pembuktian perkara.

Sebelumnya, kami melaporkan kesaksian bahwa PT Malika Wisata Utama membayar 4.000 dollar AS per jemaah sebagai fee percepatan pengisian sisa kuota 2024.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.