Kemendikdasmen jelaskan pemotongan pajak TPG guru non-ASN

Kemendikdasmen jelaskan pemotongan pajak TPG guru non-ASN
Polemik pajak TPG guru

Polemik mengenai kenaikan potongan pajak Tunjangan Profesi Guru bagi guru non-ASN mencuat setelah penyaluran November memicu perbincangan di media sosial. Kemendikdasmen menegaskan pemotongan tersebut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan besarannya menyesuaikan golongan serta penghasilan penerima.

Sorotan

  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pemotongan pajak TPG guru non-ASN mengikuti kewajiban perpajakan, bukan kebijakan kementerian.
  • Besaran potongan pajak TPG guru non-ASN ditentukan oleh golongan dan penghasilan, dengan pemotongan lebih besar bagi penerima berpenghasilan tinggi.
  • Potongan pajak TPG guru non-ASN naik 0,15 persen pada November, dari sebelumnya 5 persen (pemilik NPWP) dan 6 persen (tanpa NPWP), memicu perhatian publik.

Penjelasan pemerintah soal potongan TPG

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa potongan pajak atas Tunjangan Profesi Guru untuk guru non-ASN merupakan kewajiban perpajakan bagi penerima penghasilan, bukan kebijakan pemotongan yang ditetapkan kementerian. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, dalam Taklimat Media di Jakarta Pusat pada Rabu (18/11/2026) mengatakan besaran potongan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyatakan pemotongan dilakukan sesuai mekanisme perpajakan dan setoran tersebut dibayarkan dalam bentuk setoran pajak. Menurutnya, persentase pajak ditentukan oleh golongan dan jumlah penghasilan yang diterima masing-masing guru, sehingga penerima dengan penghasilan lebih tinggi dapat menanggung potongan yang lebih besar.

Dampak isu pada guru dan kebutuhan edukasi

Nunuk mengatakan pemahaman mengenai pemotongan pajak perlu diperkuat bagi guru ASN maupun non-ASN agar tidak menimbulkan kesalahpahaman saat TPG diterima. Ia menambahkan, pada skema tertentu, jika pemerintah daerah menyalurkan tunjangan secara penuh, maka pajaknya pada dasarnya tetap harus dibayar dan dapat ditanggung oleh pihak pendana.

Isu ini ramai setelah unggahan di Threads menyebut TPG guru non-ASN dan swasta untuk November telah disalurkan, disertai keterangan bahwa pajaknya naik 0,15 persen dari sebelumnya. Dalam informasi yang beredar, potongan pajak TPG bagi guru non-ASN sebelumnya sebesar 5 persen untuk pemilik NPWP dan 6 persen bagi yang tidak memiliki NPWP, sehingga perubahan besaran potongan segera memicu perhatian publik.

Sebelumnya, kami telah merinci rencana kepatuhan pajak ASN sebagai syarat promosi jabatan di sektor pemerintahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.