Kementerian Hukum siap membuka blokir 700.000 badan usaha setelah pembaruan data

Kementerian Hukum siap membuka blokir 700.000 badan usaha setelah pembaruan data
700.000 usaha siap aktif lagi

Kementerian Hukum menyatakan sekitar 700.000 badan usaha yang diblokir dapat kembali diaktifkan jika perusahaan terkait memperbarui data korporasinya. Langkah ini menjadi bagian dari penertiban data badan hukum, termasuk kewajiban pelaporan pemilik manfaat dan kepatuhan perseroan terbatas terhadap penyelenggaraan RUPS.

Sorotan

  • Kementerian Hukum akan membuka blokir terhadap sekitar 700.000 badan usaha setelah perusahaan memperbarui data dan melaporkan beneficial ownership.
  • Blokir akan diberlakukan bagi perseroan terbatas yang tidak melaporkan RUPS minimal satu kali setahun, dengan masa toleransi sampai akhir Desember 2026.
  • Mulai 2027, proses pemblokiran badan usaha akan dilakukan otomatis dengan artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi intervensi manual.

Penertiban data badan usaha dan syarat pembukaan blokir

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemblokiran terhadap sekitar 700.000 badan usaha akan dibuka kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah memperbarui datanya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada Kamis malam, 19 November 2026.

Kementerian Hukum sebelumnya memblokir ratusan ribu badan usaha tersebut karena belum melaporkan pemilik manfaat, atau beneficial ownership. Sebagian dari entitas itu kini juga telah dikategorikan sebagai perusahaan nonaktif.

Supratman mengatakan kebijakan ini ditujukan agar basis data badan hukum, termasuk perseroan terbatas, benar-benar mencerminkan perusahaan yang riil, aktif, dan masih beroperasi. Dengan pendekatan itu, pemerintah berupaya menekan keberadaan perusahaan yang tercatat secara administratif tetapi tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

Dampak kepatuhan korporasi dan otomasi pengawasan

Selain kewajiban pelaporan beneficial ownership, Kementerian Hukum masih memberikan masa toleransi hingga akhir Desember bagi perseroan terbatas yang belum melaporkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah tenggat itu lewat, pemblokiran akan diberlakukan bagi PT yang tidak menggelar RUPS minimal satu kali dalam setahun.

Supratman menambahkan pemblokiran ke depan akan dijalankan secara otomatis melalui sistem yang dikembangkan dengan artificial intelligence, atau AI. Menurut dia, otomasi itu dimaksudkan untuk mempermudah verifikasi sekaligus mengurangi intervensi serta potensi kesalahan manusia dalam proses pemblokiran.

Bagi dunia usaha, kebijakan ini mempertegas bahwa pemutakhiran data korporasi dan kepatuhan tata kelola menjadi syarat utama untuk menjaga status badan hukum tetap aktif. Di sisi lain, penggunaan sistem otomatis menunjukkan arah pengawasan administrasi perusahaan yang semakin terdigitalisasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.