OJK dorong perluasan pembiayaan industri perfilman Indonesia

OJK dorong perluasan pembiayaan industri perfilman Indonesia
Dukungan OJK untuk film

Akses pendanaan bagi industri perfilman Indonesia mulai mendapat perhatian lebih besar dari sektor jasa keuangan seiring upaya memperluas dukungan bagi ekonomi kreatif. OJK menilai pemahaman yang lebih baik antara lembaga keuangan dan pelaku film menjadi faktor penting untuk membuka pembiayaan yang lebih luas.

Sorotan

  • OJK mendorong lembaga keuangan mendukung pembiayaan industri perfilman melalui skema seperti securities crowdfunding dan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan.
  • Kendala utama pembiayaan film adalah rendahnya pemahaman karakteristik risiko serta tantangan penilaian nilai ekonomi kekayaan intelektual sebagai aset agunan.
  • Amar Bank menilai perlu kolaborasi joint financing antar lembaga keuangan karena risiko proyek film sulit dianalisis secara tunggal dan menuntut tata kelola keuangan rumah produksi yang transparan.

Skema pendanaan dan hambatan akses

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mendorong lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun nonbank, untuk melihat industri perfilman sebagai sektor potensial yang dapat dikembangkan melalui dukungan pembiayaan. Deputi Direktur Kantor OJK Jabodetabek Biger Adzanna Maghribi mengatakan tantangan utama masih terletak pada terbatasnya pemahaman masing-masing pihak terhadap karakteristik bisnis perfilman yang memiliki pola pembiayaan dan risiko berbeda dibanding sektor usaha lain.

Menurut Biger, salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah securities crowdfunding, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam pendanaan proyek film melalui platform urun dana. Skema ini memberi ruang bagi rumah produksi untuk menghimpun dana dari investor ritel, dengan mekanisme pengembalian yang dapat disesuaikan dengan kesepakatan proyek dan tidak harus mengikuti pola cicilan bulanan seperti kredit perbankan.

Selain itu, regulasi OJK juga membuka peluang penggunaan kekayaan intelektual atau intellectual property sebagai jaminan pembiayaan bank. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama terkait penilaian nilai ekonomi dan likuiditas aset kekayaan intelektual tersebut.

Dampak bagi perbankan dan tata kelola industri

Dari sisi perbankan, Senior Vice President MSME Amar Bank Josua Sloane mengatakan pembiayaan industri perfilman dapat disusun melalui struktur yang menyesuaikan kompleksitas proyek. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah joint financing, di mana bank berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain atau pihak yang memiliki akses ke pendanaan pasar modal untuk membiayai proyek film.

Ia menilai kolaborasi diperlukan karena risiko di industri perfilman tidak selalu mudah dianalisis oleh satu lembaga keuangan secara mandiri. Meski demikian, kesiapan rumah produksi juga menjadi faktor penentu, terutama dalam aspek tata kelola keuangan yang masih perlu diperbaiki agar lembaga pembiayaan dapat menilai kondisi usaha secara lebih objektif.

Transparansi laporan keuangan menjadi unsur penting dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Selain pembenahan tata kelola, pelaku industri juga perlu memaksimalkan potensi kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan, tidak hanya dari penjualan tiket bioskop tetapi juga dari berbagai pemanfaatan komersial lainnya.

Seperti kami soroti sebelumnya, Peta Jalan KI Nasional disiapkan untuk menyinkronkan pengelolaan kekayaan intelektual lintas instansi di Indonesia.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.