Kementerian Hukum siapkan peta jalan kekayaan intelektual setelah temukan 35 K/L terlibat

Kementerian Hukum siapkan peta jalan kekayaan intelektual setelah temukan 35 K/L terlibat
Peta Jalan KI Nasional

Koordinasi kebijakan kekayaan intelektual di Indonesia memasuki tahap penataan ulang setelah pemerintah menemukan sedikitnya 35 kementerian dan lembaga ikut mengurus bidang tersebut. Temuan itu mendorong Kementerian Hukum menyiapkan usulan peta jalan nasional agar program lintas instansi lebih sinkron dan tidak membebani APBN dengan pendanaan ganda.

Sorotan

  • Kementerian Hukum menemukan 35 kementerian/lembaga terlibat dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mendorong kebutuhan penataan koordinasi lintas instansi.
  • Kementerian Hukum berencana mengusulkan peta jalan kekayaan intelektual Indonesia kepada Presiden untuk mencegah pembiayaan ganda melalui APBN dan memperjelas pembagian kerja.
  • Peta Jalan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional diharapkan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, memperkuat ekosistem KI, dan menarik investasi di sektor ekonomi kreatif serta UMKM.

Rencana penataan koordinasi lintas kementerian

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya baru menyadari urusan kekayaan intelektual selama ini tidak hanya ditangani Kementerian Hukum, melainkan juga 35 kementerian dan lembaga. Ia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR pada Kamis malam, 19 November 2026.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Hukum berencana mengusulkan pembuatan peta jalan kekayaan intelektual Indonesia kepada Presiden. Supratman mengatakan arahan mengenai usulan itu telah disampaikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan tujuan menata koordinasi kegiatan antar-kementerian dan lembaga.

Menurut Supratman, peta jalan itu diharapkan membuat tiap kementerian memiliki kalender bersama sehingga satu kegiatan tidak dibiayai dua kali melalui APBN. Langkah ini juga diarahkan untuk memperjelas pembagian kerja dalam pengelolaan agenda kekayaan intelektual nasional.

Dampak bagi investasi dan ekonomi kreatif

Dikutip dari laman resmi DJKI, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyatakan perumusan peta jalan tersebut menjadi inisiatif kolaboratif untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan rencana strategis antarkementerian serta lembaga. Menurutnya, penyusunan peta jalan merupakan upaya bersama untuk menyelaraskan langkah membangun ekosistem kekayaan intelektual yang terintegrasi.

Melalui Peta Jalan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional, pemerintah membidik harmonisasi arah kebijakan nasional, pembagian peran yang lebih jelas antarinstansi, serta penguatan sinergi lintas sektor. Optimalisasi kekayaan intelektual juga ditujukan untuk menarik investasi, mendorong hilirisasi riset dan inovasi, memajukan ekonomi kreatif, memberdayakan UMKM, dan memperkuat daya saing nasional.

Kami baru-baru ini melaporkan polemik belanja pemerintah yang mencuat setelah kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan milik Raffi Ahmad dipersoalkan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.