Belanja pemerintah jadi sorotan setelah polemik kerja sama kementerian dengan perusahaan Raffi Ahmad
Perdebatan mengenai prioritas belanja negara kembali mengemuka ketika kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan milik Raffi Ahmad memicu pertanyaan tentang ketepatan penggunaan anggaran publik. Nilai kerja sama Rp 14,69 miliar dan janji bantuan Rp 15 miliar untuk korban bencana di Aceh memperluas perhatian pada bagaimana pemerintah menyusun program yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Sorotan
- Polemik kerja sama perusahaan Raffi Ahmad dengan kementerian menyoroti sensitivitas sosial pejabat dalam menentukan prioritas belanja APBN.
- Agustinus Subarsono menilai pejabat lebih sensitif terhadap kepentingan politik ketimbang kondisi masyarakat saat menyusun anggaran, terutama saat bencana.
- Kurangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak seperti bantuan internet bagi murid terdampak bencana menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan APBN.
Isu sensitivitas sosial dalam penyusunan anggaran
Seperti dilaporkan Kompas.com, polemik tersebut memunculkan dorongan agar pejabat publik lebih peka dalam menentukan prioritas belanja negara, terutama saat masyarakat menghadapi bencana, hambatan pendidikan, dan tekanan kebutuhan sehari-hari. Sorotan tidak hanya tertuju pada nilai kerja sama, tetapi juga pada pertanyaan apakah penggunaan APBN sudah benar-benar menjawab kebutuhan yang paling mendesak.Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menilai masih ada persoalan sensitivitas sosial di kalangan pejabat publik ketika menyusun anggaran. Menurut dia, pejabat publik terkadang lebih menunjukkan sensitivitas terhadap kepentingan politik dibandingkan kondisi sosial masyarakat.
Ia mencontohkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang membuat sejumlah sekolah harus melaksanakan pembelajaran daring. Dalam situasi itu, menurut Agustinus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah semestinya mempertimbangkan alokasi anggaran untuk membantu kebutuhan pulsa atau internet bagi murid dan sekolah, namun kebutuhan tersebut tidak dilakukan.
Dampak bagi tata kelola pengadaan dan prioritas APBN
Agustinus mengatakan kurangnya sensitivitas pejabat publik terhadap kondisi masyarakat terlihat terutama ketika terjadi bencana dan muncul kebutuhan yang mendesak. Ia menilai fenomena itu menunjukkan sensitivitas politik yang lebih tinggi daripada sensitivitas sosial dalam proses penyusunan anggaran.Menurut dia, polemik kerja sama perusahaan Raffi Ahmad dengan kementerian yang menggunakan APBN seharusnya menjadi pelajaran bagi pejabat publik dan birokrat dalam mengelola anggaran. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar setiap rupiah belanja negara lebih akuntabel dan lebih tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, kami menguraikan faktor-faktor utama di balik kasus korupsi dana bencana yang sedang disidik KPK di BNPB.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto