Dmytro Kharkov

OJK dorong perluasan asuransi aset pemda untuk tekan risiko bencana

OJK dorong perluasan asuransi aset pemda untuk tekan risiko bencana
Lindungi aset pemda

Perlindungan asuransi untuk aset milik pemerintah daerah masih belum merata di banyak wilayah Indonesia, di tengah tingginya risiko kerugian saat bencana alam terjadi. OJK menilai perluasan cakupan asuransi atas gedung dan infrastruktur daerah dapat membantu menekan beban fiskal negara karena biaya premi lebih kecil dibanding potensi kerusakan.

Sorotan

  • OJK mendorong perluasan asuransi aset pemerintah daerah agar premi dari wilayah aman bisa menutup kerugian daerah terdampak bencana.
  • OJK menyatakan premi asuransi publik jauh lebih kecil dibanding potensi kerugian bencana, sehingga proteksi aset menjadi instrumen mitigasi risiko fiskal dan memperluas pasar asuransi.
  • Ogi Prastomiyono menegaskan keterbatasan anggaran pemerintah menjadi kendala utama dalam implementasi asuransi aset publik secara menyeluruh di seluruh daerah.

Skema perluasan proteksi aset daerah

Menurut Kontan, kepada awak media di Nusa Dua, Bali, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan perlindungan asuransi terhadap aset pemerintah, khususnya gedung dan infrastruktur, perlu diperluas ke seluruh daerah.

Ia mencontohkan sejumlah bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat hingga Nusa Tenggara berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap aset pemerintah yang belum diasuransikan. Menurut Ogi, skema perlindungan dapat dilakukan melalui pengumpulan premi dari berbagai daerah, sehingga premi dari wilayah yang tidak terdampak bencana dapat membantu menanggung kerugian di daerah yang terkena dampak.

Ogi mengatakan bencana alam tidak terjadi serentak di seluruh wilayah, sehingga mekanisme pooling premi tersebut dapat memperkuat fungsi proteksi asuransi bagi aset milik pemerintah. Ia menambahkan perluasan perlindungan ini juga dapat mengurangi beban kerugian yang harus ditanggung negara ketika bencana terjadi.

Dampak bagi industri asuransi dan anggaran publik

OJK menyebut kajian ilmiah menunjukkan biaya premi asuransi jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian akibat bencana. Penilaian itu memperkuat argumentasi bahwa proteksi aset publik dapat menjadi instrumen mitigasi risiko fiskal sekaligus membuka ruang perluasan pasar bagi industri asuransi umum.

Namun, Ogi mengakui keterbatasan anggaran pemerintah masih menjadi kendala untuk merealisasikan program asuransi aset secara menyeluruh. Menurut dia, pemerintah tetap harus membagi alokasi belanja untuk berbagai kebutuhan lain, sehingga implementasi perlindungan aset secara luas masih menghadapi tantangan pembiayaan.

Kami baru-baru ini melaporkan kajian OJK tentang sistem asuransi Jepang sebagai rujukan memperkuat proteksi risiko bencana di Indonesia.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.