OJK dalami sistem asuransi Jepang untuk proteksi bencana di Indonesia

OJK dalami sistem asuransi Jepang untuk proteksi bencana di Indonesia
Pelajari asuransi bencana Jepang

Indonesia memperkuat kajian perlindungan risiko bencana dengan menelaah pengalaman Jepang dalam pengembangan sistem asuransi di tengah tingginya paparan gempa dan banjir. Langkah ini juga mencakup pertukaran pandangan mengenai pasar keuangan dan membuka peluang kerja sama penguatan kapasitas pengawasan antarotoritas.

Sorotan

  • OJK mempelajari sistem asuransi Jepang untuk proteksi bencana, terutama gempa bumi, sebagai referensi guna memperkuat perlindungan di Indonesia.
  • OJK dan otoritas Jepang bertukar informasi tentang perkembangan pasar keuangan, termasuk isu terkait MSCI, untuk menghadapi dinamika dan penilaian internasional.
  • Kedua otoritas merencanakan program pertukaran pegawai agar OJK dan regulator Jepang dapat saling belajar praktik pengawasan serta pengembangan industri jasa keuangan.

Studi proteksi bencana dan agenda kerja sama

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mempelajari pengalaman Jepang dalam membangun perlindungan asuransi bagi masyarakat saat bencana alam terjadi. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan Indonesia melihat sistem di Jepang sebagai referensi yang relevan karena kedua negara sama-sama menghadapi risiko bencana, terutama gempa bumi.

Dalam pernyataannya di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026), Friderica menyatakan OJK belajar dari otoritas jasa keuangan Jepang, khususnya mengenai bagaimana mekanisme asuransi memberi perlindungan kepada masyarakat. Kajian itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap dampak bencana di Indonesia.

Dampak bagi industri jasa keuangan

Selain isu asuransi bencana, OJK dan otoritas Jepang juga bertukar informasi mengenai perkembangan pasar keuangan, termasuk isu yang terkait dengan Morgan Stanley Capital International, atau MSCI. Pertukaran ini dinilai penting karena kedua negara memiliki pengalaman menghadapi dinamika pasar serta penilaian dari lembaga internasional.

Kedua otoritas juga berencana memperkuat kerja sama melalui program pertukaran pegawai. Melalui skema tersebut, pegawai OJK dapat mempelajari langsung praktik pengawasan dan pengembangan industri jasa keuangan di Jepang, sementara otoritas Jepang juga dapat mempelajari pengalaman Indonesia.

Dalam artikel sebelumnya, kami menjelaskan rencana OJK menajamkan reformasi pasar modal setelah delapan saham RI dikeluarkan dari indeks MSCI.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.