DKI Jakarta perketat pesan antikorupsi kepada ASN di tengah tunjangan yang dinilai memadai

DKI Jakarta perketat pesan antikorupsi kepada ASN di tengah tunjangan yang dinilai memadai
ASN Jakarta & antikorupsi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kembali pesan antikorupsi kepada aparatur sipil negara melalui peran keluarga dalam mendukung integritas kerja. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tunjangan ASN di Jakarta sudah lebih dari cukup dibandingkan daerah lain, sehingga tidak ada alasan untuk menyalahgunakan jabatan.

Sorotan

  • Pramono menegaskan pesan antikorupsi kepada ratusan istri ASN DKI Jakarta pada acara Dharma Wanita Persatuan di Jakarta Selatan, 19 November 2026.
  • ASN DKI Jakarta dianggap menerima tunjangan lebih dari cukup dibandingkan daerah lain, menjadi dasar tuntutan integritas dan akuntabilitas tinggi.
  • Pemprov DKI Jakarta memperkuat disiplin internal dan kepercayaan kepada ASN sebagai bagian dari tata kelola di tengah status Jakarta sebagai kota global dan ibu kota.

Pesan integritas dalam acara Dharma Wanita

Seperti dilaporkan Kompas.com, Pramono menyampaikan imbauan itu saat menghadiri Pekan Olahraga Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta 2026 di Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026). Di hadapan ratusan peserta yang mayoritas merupakan istri ASN, ia meminta mereka mengingatkan suami masing-masing agar bekerja keras dan tidak melakukan korupsi.

Pramono mengatakan dirinya tidak memberikan toleransi terhadap korupsi. Ia juga menilai ASN DKI Jakarta telah menerima tunjangan yang lebih dari cukup jika dibandingkan dengan pegawai pemerintah di daerah lain, sehingga kesejahteraan tersebut seharusnya mendukung ketenangan dalam bekerja dan pelaksanaan tanggung jawab secara baik.

Dalam pernyataannya, Pramono juga menegaskan kepercayaannya kepada ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan tidak membawa orang dari luar untuk mengisi posisi di Balai Kota dan memilih mempercayakan jabatan kepada pegawai yang sudah berada di lingkungan pemerintah provinsi.

Dampak bagi tata kelola Pemprov DKI

Penekanan pada pengawasan keluarga dan kecukupan tunjangan mencerminkan upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat disiplin internal serta tata kelola birokrasi. Pesan tersebut menempatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu dasar untuk menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pramono juga menyinggung perkembangan Jakarta yang kini disebutnya telah menjadi kota global sekaligus tetap menyandang status sebagai ibu kota negara. Menurut dia, kemajuan pesat Jakarta tidak terlepas dari peran ASN dan jajaran pemerintah daerah dalam menjaga jalannya pemerintahan.

Sebagai pengingat, kami pernah membahas pengesahan UU Perampasan Aset yang memperluas kerangka hukum perampasan aset terkait korupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.