DKI Jakarta pertahankan tunjangan ASN di tengah efisiensi anggaran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tunjangan aparatur sipil negara tetap dipertahankan saat pemerintah menjalankan efisiensi anggaran. Gubernur Pramono Anung menyebut kesehatan, pendidikan, dan tunjangan ASN sebagai tiga pos yang tidak boleh dipangkas sama sekali.
Sorotan
- Pemprov DKI Jakarta mempertahankan tunjangan ASN tanpa pemangkasan meski melakukan efisiensi anggaran mulai 19 November 2026.
- Belanja sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran DKI Jakarta menurut Pramono.
- Pramono menegaskan tidak ada toleransi bagi ASN yang korupsi, mengingat tunjangan ASN DKI Jakarta lebih tinggi dibanding daerah lain.
Prioritas anggaran Pemprov DKI
Seperti diberitakan Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Pramono saat menghadiri Pekan Olahraga Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta 2026 di Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro, Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan pengurangan anggaran tidak boleh menyentuh belanja kesehatan, pendidikan, dan tunjangan ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.Pramono menyatakan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas karena dinilai sangat penting bagi Jakarta. Ia juga menempatkan pendidikan sebagai pos yang harus dijaga, bersamaan dengan tunjangan ASN yang menurutnya tidak boleh dikurangi meski ada kebijakan efisiensi.
Di hadapan peserta yang mayoritas merupakan istri ASN, Pramono juga berkelakar bahwa pemangkasan tunjangan pegawai akan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Menurut dia, kenyamanan dan kesejahteraan keluarga ASN ikut memengaruhi ketenteraman kehidupan masyarakat di Jakarta.
Dampak bagi tata kelola ASN
Dalam kesempatan yang sama, Pramono meminta para istri ASN mendukung suami mereka dalam menjalankan tugas. Ia juga meminta mereka ikut mengingatkan agar para pegawai bekerja dengan baik dan tidak melakukan korupsi.Pramono menegaskan tidak memberikan toleransi bagi ASN yang terlibat korupsi. Ia menilai tunjangan ASN DKI Jakarta sudah lebih dari cukup dibandingkan daerah lain, sehingga kesejahteraan tersebut harus dimanfaatkan untuk bekerja dengan tenang dan menjalankan tanggung jawab secara penuh.
Seperti kami catat sebelumnya, DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset untuk memperkuat penanganan korupsi dan tindak pidana lain.
Berita Income Terbaru
- Forex
- Crypto