KPK dalami aliran dana kasus TPPU Rita Widyasari lewat pemeriksaan saksi perusahaan batubara

KPK dalami aliran dana kasus TPPU Rita Widyasari lewat pemeriksaan saksi perusahaan batubara
KPK usut TPPU Rita

Pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah saksi dari kalangan korporasi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Endri Erawan, yang dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama terkait dugaan aliran gratifikasi sektor batubara.

Sorotan

  • KPK memeriksa Endri Erawan dan dua saksi lain pada 16 November 2026 untuk mendalami aliran dana terkait dugaan gratifikasi batubara per metric ton.
  • KPK menyelidiki dugaan pencucian uang Rp 436 miliar oleh Rita Widyasari dan Khairudin lewat penyamaran aset dari gratifikasi proyek, perizinan, dan pengadaan APBD.
  • Fokus pemeriksaan mengarah ke hubungan antara aliran dana, kegiatan bisnis batubara, serta dugaan gratifikasi yang berdampak pada sektor pertambangan dan APBD Kutai Kartanegara.

Pemeriksaan saksi dan fokus aliran uang

Seperti dilaporkan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Endri Erawan sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU yang melibatkan Rita Widyasari. Pemeriksaan itu dilakukan pada Senin, 16 November 2026, dengan pendalaman pada aliran uang yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi per metric ton batubara.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Sabtu, 21 November 2026, mengatakan saksi didalami terkait aliran dana tersebut. Selain Endri, penyidik juga memeriksa YF selaku staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama dan DW selaku Direktur PT Lembuswana Perkasa.

Konteks perkara dan implikasi sektor

Perkara ini berakar pada penetapan Rita Widyasari sebagai tersangka dugaan pencucian uang sejak 2018 bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin. KPK menduga keduanya menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar melalui penempatan, transfer, pengalihan, perubahan bentuk, dan penukaran harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi.

Dalam penjelasan KPK pada 16 Januari 2018, Rita dan Khairudin diduga menerima fee atas proyek, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Arah pemeriksaan terbaru menunjukkan penyidik masih menelusuri hubungan antara aliran dana, kegiatan usaha batubara, dan dugaan gratifikasi yang menjadi bagian dari konstruksi perkara.

Sebelumnya, kami menyoroti Undang-Undang Perampasan Aset yang memperluas kerangka hukum perampasan aset terkait korupsi dan pidana lain.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.