India bergerak untuk mengisolasi sektor perbankan dari mata uang kripto

Traders Union
Semua berita
Kripto
India bergerak untuk mengisolasi sektor perbankan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Eugene Komchuk

Kemarin

India bergerak untuk mengisolasi sektor perbankan dari mata uang kripto — Otoritas India sekali lagi berbalik menentang mata uang kripto.

Reserve Bank of India (RBI) telah mendukung strategi pembendungan aset digital untuk melindungi bank dan lembaga keuangan lainnya dari risiko yang terkait dengan mata uang kripto dan stablecoin yang diterbitkan secara pribadi. Hal ini terjadi saat para pembuat undang-undang sedang menyiapkan laporan parlemen mengenai kebijakan aset digital India.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut The Economic Times, perwakilan bank sentral mempresentasikan posisi regulator kepada Komite Tetap Parlemen untuk Keuangan pada hari Kamis.

Dalam catatan latar belakang yang diserahkan kepada komite, RBI menyatakan bahwa pelarangan mata uang kripto tetap menjadi salah satu opsi kebijakan yang memungkinkan. Bank sentral juga merekomendasikan pencegahan penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran dan penyelesaian, serta membatasi keterlibatan sektor perbankan dalam operasi dengan aset-aset tersebut.

Regulator memperingatkan bahwa penerapan aturan tradisional pada mata uang kripto secara efektif dapat melegitimasi aset spekulatif dan menciptakan rasa aman yang palsu di kalangan pengguna. Pada saat yang sama, RBI mendesak para pembuat undang-undang untuk membedakan mata uang kripto dari sekuritas pemerintah yang ditokenisasi, obligasi korporasi, dan instrumen keuangan teregulasi lainnya agar pembatasan tidak menghambat pengembangan tokenisasi.

India menempati peringkat pertama dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2025 dari Chainalysis. Namun, RBI dilaporkan mempertanyakan metodologi dari peringkat adopsi kripto sektor swasta tersebut.

Sikap tegas dari RBI

Posisi RBI saat ini menyerupai pendekatan yang telah digunakan bank sentral pada tahun 2018. Pada saat itu, regulator melarang lembaga keuangan yang diawasi untuk berurusan dengan mata uang kripto atau menyediakan layanan kepada individu dan entitas hukum yang terhubung dengan aset tersebut.

Dalam praktiknya, hal ini memutus bursa kripto India dari sistem perbankan, meskipun kepemilikan pribadi dan perdagangan mata uang kripto tidak dilarang secara langsung.

Pada Maret 2020, Mahkamah Agung India membatalkan surat edaran tersebut setelah adanya gugatan hukum dari bursa kripto dan Internet Mobile Association of India. Pengadilan mengakui hak RBI untuk mengambil tindakan pencegahan tetapi menyatakan bahwa keputusan regulator gagal dalam uji proporsionalitas. Secara khusus, bank sentral belum membuktikan bahwa lembaga-lembaga di bawah pengawasannya telah menderita kerugian karena mata uang kripto.

Pada Mei 2021, RBI mengklarifikasi bahwa bank tidak lagi dapat mengutip surat edaran yang telah dibatalkan tersebut saat memperingatkan nasabah tentang transaksi mata uang kripto. Pada saat yang sama, regulator menekankan bahwa lembaga keuangan harus tetap mematuhi persyaratan KYC, aturan anti-pencucian uang, dan regulasi valuta asing.

Mengapa otoritas India menentang mata uang kripto

Otoritas India waspada terhadap mata uang kripto bukan hanya karena spekulasi dan risiko kerugian bagi investor. Bagi regulator, ini juga merupakan masalah kendali atas sistem moneter. Jika bisnis dan masyarakat mulai menggunakan bitcoin, stablecoin, atau aset digital lainnya secara lebih aktif untuk pembayaran dan tabungan, sebagian aliran uang dapat berpindah ke luar pengawasan bank dan bank sentral. Di tengah latar belakang rupee yang lemah, risiko ini menjadi sangat sensitif: warga dan perusahaan mungkin melihat stablecoin dolar sebagai cara untuk melindungi diri dari devaluasi dan menyimpan likuiditas di luar mata uang nasional.

Itulah sebabnya RBI mencoba memisahkan mata uang kripto dari sektor perbankan. Bagi India, di mana kontrol valuta asing diberlakukan dan stabilitas keuangan sangat penting, pergeseran massal ke aset kripto dapat menekan rupee, mempersulit kontrol aliran modal, dan meningkatkan ketergantungan pada token dolar swasta. Pada saat yang sama, permintaan akan mata uang kripto menunjukkan sisi lain dari masalah ini: pengguna mencari transfer yang lebih cepat, akses ke likuiditas global, dan perlindungan dari kelemahan mata uang nasional.

Sebagai pengingat, Reserve Bank of India telah mengubah kerangka kerja untuk menilai risiko valuta asing.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?