Pembahasan aset kripto dalam perspektif syariah berkembang seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ekosistem aset digital di Indonesia. Di saat yang sama, kebutuhan akan literasi keuangan digital yang lebih inklusif tetap mengemuka, mencakup potensi investasi, karakteristik aset, risiko, keamanan, perlindungan konsumen, dan pertimbangan syariah.
Sorotan
- Indodax resmi menjadi anggota Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sejak 20 Oktober 2026 untuk memperluas dialog kripto syariah.
- Bitcoin dan aset kripto lain diakui oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai aset bernilai dan dapat dijadikan investasi jika memenuhi prinsip syariah.
- Keputusan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mengizinkan Bitcoin sebagai aset digital sah untuk transaksi, tetapi melarangnya sebagai alat pembayaran di Indonesia.
Keanggotaan AFSI dan agenda dialog industri
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah menunjuk Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI, sebagai wadah kolaborasi bagi ekosistem fintech syariah Indonesia. Di tengah perkembangan diskusi mengenai posisi aset kripto dalam perspektif syariah, Indodax bergabung menjadi anggota AFSI sejak 20 Oktober 2026.CEO Indodax William Sutanto mengatakan perkembangan industri aset digital dan kripto perlu dibarengi dengan pemahaman yang semakin komprehensif, termasuk dari perspektif syariah. Menurut dia, keanggotaan di AFSI membuka ruang dialog yang lebih luas antara industri aset digital dan ekosistem keuangan syariah, termasuk pembahasan manfaat, risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen.
Melalui keanggotaan tersebut, perusahaan berharap dapat memperluas interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait perkembangan teknologi keuangan dan isu yang berkaitan dengan ekosistem halal digital di Indonesia.
Implikasi bagi investasi dan tata kelola
Pembahasan aset kripto dalam kerangka syariah semakin meluas setelah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyatakan Bitcoin dan aset kripto lain dapat diterima secara bersyarat sebagai harta bernilai, termasuk sebagai komoditas atau aset investasi, sepanjang memenuhi prinsip syariah.Pandangan serupa juga muncul dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, yang memutuskan bahwa Bitcoin dapat dikategorikan sebagai aset digital dan sah untuk digunakan dalam transaksi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran di Indonesia.
Perkembangan ini menunjukkan diskusi mengenai Bitcoin dan aset kripto lain tidak lagi terbatas pada aspek teknologi dan investasi. Bagi industri keuangan dan aset digital nasional, fokus pembahasan kini juga mencakup tata kelola, perlindungan konsumen, serta kesesuaian dengan prinsip syariah, yang dapat memengaruhi arah edukasi pasar dan pengembangan produk ke depan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang inovasi produk asuransi syariah, kami membahas bagaimana pelaku industri menilai pembaruan produk menjadi kunci untuk menjaga daya saing, dengan tetap berpegang pada akad dan prinsip syariah. Kami juga menyoroti fokus Jasindo Syariah pada pengembangan manfaat yang lebih spesifik—seperti perlindungan rantai nilai halal dan perjalanan ibadah—serta optimalisasi kanal digital untuk memperluas jangkauan pasar.
Berita Fintech Terbaru
- Forex
- Crypto