Pemulihan kesehatan Sumatera pascabencana capai kemajuan signifikan

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Pemulihan kesehatan Sumatera

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mira Kyivska

15.10.2026

Pemulihan kesehatan Sumatera pascabencana capai kemajuan signifikan — Pemulihan kesehatan Sumatera maju

Pemulihan fasilitas kesehatan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana menunjukkan kemajuan besar, dengan hampir seluruh rumah sakit umum daerah, puskesmas, dan puskesmas pembantu kembali beroperasi penuh. Pemerintah menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sepanjang 2026 hingga 2028, sambil mendorong daerah mempercepat penyerapan tambahan anggaran yang sudah disalurkan.

Sorotan

Hampir seluruh RSUD dan puskesmas di Sumatera telah beroperasi 100 persen, tersisa enam puskesmas pembantu masih dalam proses pemulihan.
Pemerintah menyalurkan tambahan Rp 10,64 triliun transfer daerah, Rp 1,4 triliun bantuan keuangan Presiden, serta Rp 4 miliar untuk masing-masing 52 kabupaten/kota dan Rp 20 miliar untuk tiga provinsi.
Data per 12 Oktober 2026 menunjukkan realisasi tambahan anggaran sejumlah daerah masih di bawah 50 persen, sebagian bahkan di bawah 10 persen.

Perkembangan fasilitas kesehatan dan target pemulihan

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemulihan sektor kesehatan telah mencatat progres signifikan. Dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis, ia mengatakan hampir seluruh RSUD telah beroperasi 100 persen, puskesmas juga sudah sepenuhnya berjalan, sementara tersisa enam puskesmas pembantu yang masih dalam proses pemulihan.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi dan paparan perkembangan rehabilitasi serta rekonstruksi fasilitas kesehatan pascabencana di Sumatera yang digelar secara hybrid dari Posko Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Tito juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat penanganan.

Menurut Tito, kemajuan yang dicapai di sektor kesehatan diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan di wilayah masing-masing. Ia menegaskan target rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028, tetap berjalan sesuai rencana agar layanan publik bisa kembali normal sepenuhnya.

Dukungan anggaran dan tantangan realisasi daerah

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi perhatian khusus melalui tambahan bantuan anggaran kepada daerah sebanyak tiga kali. Bantuan itu mencakup tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp 4 miliar untuk masing-masing 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, serta Rp 20 miliar untuk masing-masing tiga provinsi.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp 10,64 triliun pada Februari 2026 dan bantuan keuangan Presiden melalui transfer ke daerah sebesar Rp 1,4 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota terdampak bencana di Sumatera. Dukungan fiskal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan layanan dan infrastruktur di daerah terdampak.

Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per Senin, 12 Oktober 2026, masih ada daerah yang realisasi tambahan anggarannya belum optimal dan berada di bawah 50 persen. Sebagian bahkan masih di bawah 10 persen meski Oktober telah memasuki pertengahan bulan.

Tito menekankan pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah menerima anggaran perlu bekerja secara paralel agar sektor-sektor terdampak dapat kembali normal secara utuh.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027, kami menyoroti bahwa kenaikan TKD yang hanya tipis dinilai belum cukup meredakan tekanan fiskal di banyak daerah. Artikel itu juga membahas risiko tertahannya pembiayaan layanan publik dan infrastruktur—terutama yang bergantung pada DAK fisik—serta dorongan agar pemerintah daerah mencari sumber pendapatan alternatif ketika ruang fiskal terbatas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?