BGN perketat standar gizi program MBG seiring perluasan penerima

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
BGN perketat standar gizi MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Aleksandra Chaikina

23.10.2026

BGN perketat standar gizi program MBG seiring perluasan penerima — Standar Gizi MBG Diperketat

Program Makan Bergizi Gratis memakai anggaran negara sehingga pelaksanaannya dituntut menghasilkan manfaat gizi yang terukur bagi penerima. Cakupan program ini kini menjangkau peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan lebih dari 10 juta orang telah menerima layanan.

Sorotan

BGN memperketat standar gizi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai APBN untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Perluasan cakupan MBG mencakup lebih dari 21 juta penerima, dengan lebih dari 10 juta telah terealisasi, termasuk kelompok 3B dan daerah 3T berisiko tinggi.
Kolaborasi dengan Posyandu memperkuat pengawasan distribusi MBG, mendukung pemerataan akses dan respons perbaikan berbasis partisipasi komunitas.

Pengawasan gizi diperkuat di tengah ekspansi program

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyatakan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN, sehingga wajib memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Ia menegaskan dana publik tersebut harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang tepat sasaran dan memberi intervensi gizi bagi penerima manfaat.

Menurut Sudaryono, sasaran MBG tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga kelompok nonpeserta didik, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, atau 3B, yang totalnya mencapai sekitar 21 juta orang. Dari jumlah itu, lebih dari 10 juta orang telah menerima MBG.

Perluasan cakupan penerima manfaat terus dilakukan seiring aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T. Fokus ini menunjukkan program tidak hanya diarahkan pada skala penyaluran, tetapi juga pada wilayah dengan risiko gizi yang lebih besar.

Kolaborasi Posyandu untuk jaga kualitas distribusi

BGN mengajak Pos Pelayanan Terpadu, atau Posyandu, untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG melalui kolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Kader Posyandu diharapkan dapat memeriksa proses memasak, memastikan prosedur operasional dijalankan, serta memantau distribusi di lapangan.

Sudaryono mengatakan partisipasi publik menjadi unsur penting untuk menjaga kualitas MBG, terutama karena kader Posyandu berada dekat dengan penerima manfaat. Keterlibatan masyarakat dinilai dapat membantu BGN memperoleh informasi kondisi aktual di lapangan sehingga perbaikan bisa dilakukan secara lebih responsif.

Bersama Posyandu, BGN berharap pemerataan akses terhadap makanan bergizi semakin kuat sekaligus mendukung pencegahan masalah gizi sejak dini. Pendekatan ini menempatkan pengawasan komunitas sebagai bagian dari tata kelola program yang memakai dana publik dan menyasar kelompok rentan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengawasan Ombudsman RI atas anggaran penanganan karhutla, kami menulis bahwa lembaga itu memantau apakah dana yang digelontorkan daerah benar-benar digunakan efektif dan sebanding dengan kesiapan aparat serta pemda merespons kebakaran. Ombudsman juga menyoroti dampak kabut asap yang kian luas dan membuka kanal aduan publik untuk menilai koordinasi pusat-daerah serta ketepatan pelaksanaan di lapangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?