DPR RI dorong kompensasi karhutla bagi sektor pangan Indonesia

DPR RI dorong kompensasi karhutla bagi sektor pangan Indonesia
Kompensasi karhutla pangan

Tekanan terhadap sektor pangan Indonesia meningkat setelah kebakaran hutan dan lahan selama lima bulan terakhir disebut menekan pendapatan petani, nelayan, dan peternak di sejumlah wilayah. Desakan di DPR RI juga mencakup bantuan sosial, perlindungan asuransi usaha, serta langkah menjaga produksi dan distribusi pangan nasional pada 2026.

Sorotan

  • Kerugian ekonomi akibat karhutla di Indonesia diperkirakan melebihi Rp 130 triliun, menekan petani, nelayan, dan peternak di sektor pangan.
  • DPR RI melalui Rokhmin Dahuri mendorong pemberian kompensasi, bantuan sosial, dan skema asuransi usaha tani dan nelayan bagi pihak terdampak karhutla.
  • Pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian serta menjaga stok, distribusi, dan pasokan pangan utama seperti beras, jagung, cabai, telur, dan daging ayam.

Usulan kompensasi dan perlindungan usaha

Seperti dilaporkan Kompas, mengutip dpr.go.id, anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta pemerintah menyalurkan kompensasi dan bantuan sosial kepada petani, nelayan, dan peternak yang terdampak karhutla. Ia menilai dampak kebakaran tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga meluas ke kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, dan tekanan terhadap produksi pangan.

Merujuk survei Center of Economic and Law Studies, Rokhmin menyebut kerugian ekonomi akibat karhutla diperkirakan melebihi Rp 130 triliun. Beban tersebut, menurut dia, paling terasa bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Rokhmin juga menyatakan turunnya hujan di Kalimantan diharapkan membantu meredakan kebakaran. Meski demikian, ia menegaskan dukungan ekonomi tetap perlu dipastikan bagi warga yang mengalami kerugian, termasuk melalui skema asuransi usaha tani dan nelayan untuk menekan risiko saat gagal panen atau usaha terganggu.

Risiko produksi pangan dan koordinasi pemerintah

Selain bantuan langsung, Rokhmin mengingatkan potensi penurunan produksi beras akibat kekeringan pada 2026. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Bulog, serta Bappenas, agar ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.

Menurut dia, stok beras di Bulog dan cadangan pangan lain masih diharapkan mencukupi kebutuhan nasional, dengan tantangan utama berada pada distribusi ke wilayah yang mengalami gangguan produksi. Ia juga meminta pemerintah menjaga pasokan komoditas lain seperti jagung, cabai, telur, dan daging ayam agar tekanan pasokan tidak meluas.

Di sektor pertanian, Rokhmin mendorong pemerintah memastikan ketersediaan air di lahan terdampak kekeringan melalui pemanenan air hujan, pemanfaatan sumber air sungai, dan penyediaan irigasi pompa. Dalam jangka panjang, ia menilai pencegahan karhutla perlu diperkuat karena penyebabnya tidak hanya terkait fenomena alam seperti El Nino, tetapi juga aktivitas manusia dan tata kelola lahan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang strategi BPGMN mencegah karhutla di lahan gambut, kami mengulas dorongan budidaya komoditas ramah air seperti sagu, jelutung, dan nanas yang dipadukan dengan pembasahan kembali gambut. Pendekatan ini menekankan pengelolaan hidrologi melalui pemetaan kanal dan pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan, sekaligus tetap melindungi mata pencaharian masyarakat sekitar agar kebakaran berulang saat musim kemarau bisa ditekan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.