Kemendagri dorong penguatan kinerja pemda Papua lewat apresiasi 2026

Kemendagri dorong penguatan kinerja pemda Papua lewat apresiasi 2026
Dorong Kinerja Papua

Pemerintah pusat melanjutkan penilaian kinerja pemerintah daerah pada 2026 dengan menggelar Apresiasi Pemda Berprestasi Batch III Regional Papua di Jakarta. Agenda ini mencakup penilaian koordinasi pimpinan daerah, administrasi kependudukan, dan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur tata kelola serta pembangunan daerah.

Sorotan

  • Kementerian Dalam Negeri memberikan total hadiah sekitar Rp 700 miliar pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Papua yang digelar 17 November 2026.
  • Penilaian kinerja pemda berfokus pada tiga kategori: kekompakan forkopimda, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
  • Data kependudukan yang dikelola hingga November 2026 telah mencakup lebih dari 290 juta penduduk Indonesia dengan 98 persen terintegrasi ke basis data pusat.

Penilaian kinerja dan fokus penghargaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kementerian Dalam Negeri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch III Regional Papua di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Kegiatan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian penilaian kinerja pemda yang berlangsung bertahap di berbagai wilayah Indonesia sejak awal 2026.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan batch III mencakup tiga kategori, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terbaik, kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 18 November 2026, ia menyebut total hadiah dari rangkaian sejak batch I mencapai sekitar Rp 700 miliar.

Tito menilai kekompakan forkopimda menjadi aspek penting dalam penilaian. Menurut dia, sinergi antara kepala daerah dengan unsur instansi vertikal seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan diperlukan untuk menjaga stabilitas serta mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.

Dampak pada tata kelola dan ekonomi daerah

Selain koordinasi antarlembaga, penilaian administrasi kependudukan diarahkan untuk mendorong pemda memperbaiki kualitas pengelolaan data penduduk. Tito mengatakan data kependudukan yang dikelola Kemendagri bersama jajaran Dukcapil daerah telah mencakup lebih dari 290 juta penduduk Indonesia, dengan sekitar 98 persen sudah masuk ke basis data tingkat pusat.

Kategori pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan kepala daerah mengelola potensi wilayahnya. Ia menjelaskan laju ekonomi daerah dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

Kemendagri menyatakan penghargaan ini diharapkan menjadi insentif bagi kepala daerah untuk terus meningkatkan layanan publik dan kinerja pembangunan. Tito juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemda yang mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Sebelumnya, kami melaporkan Anugerah Penggerak Nusantara 2026, saat Tito Karnavian menekankan belanja SDM untuk mendorong ekonomi daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.