Istana soroti penurunan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada 2026
Pemerintah menyampaikan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari capaian ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 920.000 orang lebih sedikit dibanding setahun sebelumnya, sementara ekonomi kuartal ketiga 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan.
Sorotan
- Data BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, setara penurunan sekitar 920.000 orang year-on-year.
- Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding 5,04 persen periode sama tahun lalu, sementara pengangguran terbuka turun ke 4,75 persen.
- Presiden Prabowo menekankan disiplin penggunaan APBN, memastikan setiap rupiah efektif, efisien, dan berorientasi hasil untuk kesejahteraan rakyat melalui pengawasan lintas kementerian.
Indikator ekonomi dan sosial 2026
Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan dalam rapat Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), bahwa sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif dalam dua tahun pemerintahan Prabowo. Ia menyebut data BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, setara dengan penurunan sekitar 920.000 orang dibanding setahun sebelumnya.Juri juga menyampaikan perekonomian Indonesia pada triwulan ketiga 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dari 5,04 persen pada periode yang sama tahun lalu. Pada Agustus 2026, tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,75 persen.
Menurut Juri, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Fokus pengawasan APBN dan dampaknya
Dalam paparannya, Juri mengatakan Presiden Prabowo menekankan setiap rupiah dalam APBN tidak boleh bocor dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ia menambahkan penggunaan anggaran harus efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil, serta tidak boleh diwarnai pemborosan, penyimpangan, maupun kebocoran.Ia menjelaskan setiap belanja pemerintah harus memberi nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, keberhasilan program pemerintah, menurut dia, tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari hasil dan dampak langsung yang dirasakan publik.
Juri menambahkan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam implementasi tata kelola APBN melibatkan Kementerian Sekretariat Negara untuk mengawal agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan akuntabel. Penekanan ini menempatkan disiplin fiskal dan efektivitas belanja sebagai bagian dari upaya menjaga dampak sosial dari pertumbuhan ekonomi.
Kami juga menganalisis potensi kebocoran APBN Rp 480 triliun yang dikaitkan dengan belanja pengadaan pemerintah.
Berita GDP Terbaru
- Forex
- Crypto