Prabowo soroti potensi kebocoran APBN Rp 480 triliun dari belanja pengadaan

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Prabowo soroti potensi kebocoran APBN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hlib Chabaniuk

12.11.2026

Prabowo soroti potensi kebocoran APBN Rp 480 triliun dari belanja pengadaan — APBN berpotensi bocor besar

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima laporan mengenai potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara senilai Rp 480 triliun yang dikaitkan dengan belanja barang dan jasa pemerintah. Pernyataan itu ia sampaikan saat acara HUT Partai Nasdem di Jakarta pada Rabu, dengan menekankan bahwa persoalan tersebut mencerminkan masalah efisiensi dan manajemen pengadaan di pusat maupun daerah.

Sorotan

Prabowo mengungkap potensi kebocoran APBN Rp 480 triliun dari belanja pengadaan barang dan jasa, setara hampir 30 miliar dolar AS.
Sekitar sepertiga APBN, atau Rp 1.200 triliun, digunakan untuk belanja barang dan jasa dan 40 persen dari pos itu dinilai hangus menurut LKPP.
Prabowo mengusulkan konsolidasi pengadaan di seluruh provinsi dan kabupaten melalui satu badan guna menekan inefisiensi dan variasi harga pengadaan.

Rincian laporan dan usulan efisiensi pengadaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Prabowo mengatakan angka potensi kebocoran itu berasal dari penjelasan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sarah Sadiqa. Menurut Prabowo, Sarah menyebut sekitar sepertiga APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa, atau sekitar Rp 1.200 triliun, dan 40 persen dari pos tersebut dinilai hangus sehingga nilainya mencapai Rp 480 triliun, yang ia samakan dengan hampir 30 miliar dolar AS.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut sejumlah ahli ekonomi menilai sekitar 30 persen kekayaan Indonesia selama ini bocor. Ia mengatakan gambaran itu menunjukkan kebocoran anggaran bukan hanya isu fiskal, tetapi juga masalah tata kelola yang dapat memengaruhi kepercayaan dan moril bangsa.

Prabowo kembali menegaskan perlunya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengatakan penghematan bisa dicapai jika pola belanja yang kini tersebar di 38 provinsi dan sekitar 500 kabupaten dikonsolidasikan melalui satu badan, sehingga potensi penghematan yang dilaporkan LKPP dapat dikejar meski tidak terjadi secara langsung.

Dampak bagi tata kelola belanja daerah

Prabowo menilai salah satu sumber inefisiensi muncul karena pemerintah daerah dan institusi publik membeli barang yang sama secara terpisah dengan harga berbeda-beda. Ia mencontohkan pengadaan bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, hingga obat rumah sakit yang dilakukan sendiri-sendiri oleh provinsi, kabupaten, dan rumah sakit.

Menurut dia, pola pembelian yang terfragmentasi itu membuat harga untuk kebutuhan serupa bisa berbeda di banyak wilayah. Jika langkah efisiensi dijalankan secara konsisten, ia mengatakan negara berpeluang menekan kehilangan anggaran dari belanja internal, di luar kebocoran lain yang juga masih perlu dibenahi.

Dalam liputan sebelumnya, kami menelaah kesenjangan kapasitas birokrasi yang membuat pelaksanaan agenda pemerintah kerap tersendat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?