Permohonan status justice collaborator oleh tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis menambah tekanan pada pengusutan dugaan penyimpangan di program bernilai Rp 268 triliun itu. Perkara ini menyoroti risiko tata kelola anggaran publik yang berdampak langsung pada distribusi makanan bagi puluhan juta anak.
Sorotan
- Penetapan Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka menimbulkan kekhawatiran tata kelola dan integritas program MBG nasional.
- Transparency International Indonesia pada Juni 2025 memperingatkan risiko korupsi sistemik di MBG akibat aliran anggaran besar ke ribuan yayasan tanpa pengawasan ketat.
- Survei menunjukkan 87 persen warga menilai MBG rawan korupsi, memicu ujian terhadap integritas belanja sosial pemerintah.
Dampak terhadap kepercayaan publik dan pengawasan anggaran
Perkembangan kasus juga menyeret pucuk pimpinan lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka setelah sehari sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo dalam acara resmi, lalu ditahan ketika Kejaksaan Agung membeberkan dugaan modus perkara itu.Di luar proses hukum, kasus MBG memperbesar kekhawatiran atas efektivitas pengawasan program sosial berskala besar. Transparency International Indonesia pada Juni 2025 sudah memperingatkan adanya kerentanan korupsi sistemik dalam MBG karena anggaran besar mengalir ke ribuan yayasan tanpa seleksi ketat dan tanpa pengawasan memadai, serta sempat meminta moratorium.
Sebuah survei yang dikutip dalam naskah juga menunjukkan 87 persen warga sudah menduga MBG rawan korupsi. Bagi sektor layanan publik dan pengelolaan anggaran negara, perkara ini menjadi ujian atas kemampuan pemerintah menjaga integritas belanja sosial yang menyangkut pemenuhan gizi dan perkembangan anak.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang penerapan pola kerja hybrid ASN (empat hari WFO dan satu hari WFH), kami mengulas langkah reformasi birokrasi yang diklaim mendorong produktivitas sekaligus efisiensi belanja instansi melalui tata kelola berbasis digital. Kami juga mencatat capaian awal berupa penghematan anggaran—terutama dari perjalanan dinas dan utilitas—serta masih terbatasnya jumlah instansi yang melaporkan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
