Pasar BBM nonsubsidi naik, Pertalite dan Biosolar tetap pada harga pemerintah
Penyesuaian harga bahan bakar minyak yang menjadi sorotan di Jakarta ditegaskan hanya berlaku untuk produk nonsubsidi seperti RON 92 dan sejenisnya. Kejelasan komunikasi dinilai penting karena persepsi publik kerap menyamakan perubahan harga itu dengan kenaikan seluruh jenis BBM, termasuk Pertalite dan Biosolar yang tetap dijual pada harga yang ditetapkan pemerintah.
Sorotan
- Penyesuaian harga BBM hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi, sedangkan harga Pertalite dan Biosolar tetap sesuai ketetapan pemerintah.
- Harga BBM nonsubsidi, seperti RON 92 yang dijual Pertamina, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia, naik mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapat kompensasi APBN.
- Kurangnya komunikasi dan edukasi dari pemerintah serta badan usaha menimbulkan persepsi publik bahwa seluruh jenis BBM mengalami kenaikan harga.
Kejelasan penyesuaian harga BBM
Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pengamat energi Sofyano Zakaria menilai pemerintah dan badan usaha penyedia BBM perlu lebih transparan dalam menjelaskan bahwa penyesuaian harga hanya menyasar BBM nonsubsidi.Ia mengatakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan harga karena tetap dijual sesuai ketetapan pemerintah. Menurut Sofyano, yang mengalami penyesuaian adalah BBM nonsubsidi yang harga jualnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Sofyano menegaskan kenaikan harga BBM RON 92 yang dipasarkan Pertamina melalui Pertamax maupun produk sejenis yang dijual BP-AKR dan Vivo Energy Indonesia merupakan konsekuensi bisnis yang wajar dalam mekanisme pasar. Berbeda dengan BBM bersubsidi, harga produk tersebut tidak memperoleh kompensasi dari APBN sehingga penyesuaiannya mengikuti perubahan biaya pengadaan dan distribusi.
Dampak komunikasi terhadap persepsi publik
Menurut Sofyano, setiap kali terjadi penyesuaian harga BBM nonsubsidi, sering muncul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah menaikkan harga seluruh jenis BBM. Kondisi ini, katanya, muncul karena publik kerap menerima informasi yang tidak utuh mengenai perbedaan status subsidi pada masing-masing produk.Ia juga mengkritik strategi komunikasi pemerintah dan badan usaha yang dinilai masih lemah. Pengumuman kenaikan harga, ujarnya, sering hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaan tanpa diikuti edukasi memadai mengenai alasan kenaikan, struktur harga, serta perbedaan antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang kenaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026, kami mengulas lonjakan harga di DKI Jakarta dan sekitarnya serta sorotan dari DPR yang mendesak pemerintah dan Pertamina lebih transparan mengenai formula penetapan harga BBM nonsubsidi. Kami juga menyoroti potensi dampaknya terhadap inflasi, biaya transportasi dan logistik, serta daya beli kelas menengah, sementara BBM bersubsidi dilaporkan tetap tidak berubah.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto