Pemerintah perbaiki tata kelola MBG dan koperasi desa untuk jaga kepercayaan pasar
Pemerintah menyatakan sedang membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih di tengah sorotan atas efektivitas dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Langkah ini disebut ditujukan agar belanja publik lebih tepat sasaran, efisien, serta mendukung kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Sorotan
- Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program MBG dan KDMP untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mengurangi risiko korupsi per 17 Juni 2026.
- Langkah perbaikan tata kelola diarahkan menjaga kepercayaan publik, memperkuat kemampuan fiskal, dan meningkatkan sentimen pasar terhadap perekonomian nasional.
- Tekanan mahasiswa memuncak melalui unjuk rasa dan dialog 15 Juni 2026, mendorong rencana audit, evaluasi menyeluruh MBG dan KDMP, serta penyesuaian kebijakan ekonomi-fiskal.
Perbaikan tata kelola dan respons pemerintah
Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Rabu, 17 Juni 2026.Gibran menyebut perbaikan pelaksanaan kedua program perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah. Ia menambahkan langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Tekanan mahasiswa dan implikasi kebijakan
Dalam beberapa waktu terakhir, mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar unjuk rasa yang antara lain menuntut penghentian sementara serta evaluasi menyeluruh atas program MBG dan KDMP. Isu itu juga disampaikan langsung oleh 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta saat bertemu Gibran di Istana Wakil Presiden pada Senin, 15 Juni 2026.Setelah pertemuan tersebut, Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Gibran menunjukkan keterbukaan dalam menerima aspirasi dan hasil kajian mahasiswa. Menurut Abdi, wakil presiden menyatakan akan melakukan audit dan konsolidasi serta menyampaikan hasilnya kepada pimpinan, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
Mahasiswa UBK juga menyampaikan enam tuntutan dalam demonstrasi pada 15 Juni 2026, termasuk evaluasi program MBG dan KDMP, peninjauan kembali UU Kepolisian RI, penghentian militerisme, langkah menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan yang inklusif dan terjangkau, serta peninjauan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Rangkaian tuntutan itu menempatkan pembenahan dua program tersebut dalam konteks yang lebih luas, yakni akuntabilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan respons pemerintah terhadap tekanan publik.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang sorotan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami membahas bagaimana implementasi program ini menuai kritik terkait transparansi perencanaan, distribusi, pengawasan keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran. Kami juga menyoroti menguatnya desakan moratorium serta evaluasi menyeluruh, termasuk tekanan demonstrasi dan pembahasan uji materi terkait MBG dalam UU APBN 2026, di tengah sikap pemerintah yang menegaskan program tetap berjalan.
Berita TIOmarkets Terbaru
- Forex
- Crypto