Istana bahas dampak penghentian sementara dapur MBG terhadap pelaku usaha dan relawan
Penghentian sementara operasional dapur program Makan Bergizi Gratis selama libur sekolah memicu keluhan dari kelompok pendukung program di Jakarta. Isu yang disampaikan ke Istana mencakup tekanan ekonomi pada relawan, penurunan serapan bahan baku UMKM, dan ketidakpastian realisasi kontrak pembangunan dapur.
Sorotan
- Penutupan sementara dapur MBG selama libur sekolah pada Juni 2026 menyebabkan penyelenggara, relawan, dan UMKM kehilangan pendapatan dan menekan harga komoditas.
- Dari target 27.000 dapur MBG, baru 15.000 selesai dan 1.200 berlokasi di daerah tertinggal; kontrak berjalan tetapi realisasi pembangunan terhambat.
- Pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola MBG, memanfaatkan masukan mitra, dan melakukan refocusing penerima manfaat untuk efektivitas APBN serta dampak gizi optimal.
Keluhan mitra MBG disampaikan ke Istana
Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia di Istana, Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026, untuk membahas dampak penutupan sementara dapur MBG atau SPPG selama libur sekolah.Dudung mengatakan ada tiga persoalan utama yang disampaikan massa aksi. Pertama, penutupan dapur selama libur sekolah disebut berdampak pada penyelenggara dan relawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas MBG. Kedua, aliansi menilai UMKM terdampak karena tidak ada pembelian bahan baku saat operasional dapur dihentikan, sehingga harga komoditas melemah.
Keluhan ketiga berkaitan dengan moratorium dan realisasi pembangunan dapur. Dudung menyebut dari target pembangunan 27.000 dapur, sebanyak 15.000 sudah selesai, sementara 1.200 dapur berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia menambahkan sebagian kontrak sudah berjalan, surat keputusan sudah diterima, dan bahkan telah dijadikan jaminan ke bank, tetapi realisasinya belum terlaksana.
Komitmen pemerintah dan dampak ekosistem
Dudung menegaskan pemerintah tetap berkomitmen penuh pada keberlanjutan program MBG. Menurut dia, pemerintah saat ini memperkuat tata kelola agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.Ia mengatakan masukan dari masyarakat dan mitra penyelenggara menjadi bahan untuk disampaikan langsung kepada Badan Gizi Nasional agar kebijakan lanjutan tidak menimbulkan dampak buruk bagi penyelenggara maupun relawan. Libur sekolah, kata dia, juga dimanfaatkan BGN untuk melakukan refocusing penerima manfaat supaya program lebih tepat sasaran, memberi dampak gizi yang lebih optimal kepada kelompok prioritas, serta memastikan penggunaan APBN lebih efektif dan efisien.
Dudung menambahkan program MBG tidak hanya menyangkut penyediaan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem nasional. Program itu melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, BUMDes, pelaku logistik, yayasan, dan ribuan mitra penyelenggara di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengawasan anggaran dan percepatan MBG di wilayah 3T, kami membahas koordinasi Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional untuk memperketat kontrol harian belanja serta menyiapkan skema distribusi yang lebih merata. Fokus ini ditujukan untuk menekan pemborosan, menjaga keberlanjutan program, dan memastikan akses gizi anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tetap terlayani di tengah tantangan logistik.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto