Kuasa hukum Nadiem minta DPR jaga independensi hakim dalam perkara korupsi Chromebook

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kuasa hukum Nadiem minta independensi hakim

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Dan Blystone

Kemarin

Kuasa hukum Nadiem minta DPR jaga independensi hakim dalam perkara korupsi Chromebook — Nadiem minta hakim independen

Permintaan pengawalan independensi hakim muncul di tengah proses hukum kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Tim kuasa hukumnya menilai kepastian hukum dalam perkara ini penting bagi kepercayaan investasi dan iklim ekonomi nasional.

Sorotan

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, meminta pimpinan DPR menjaga independensi hakim dalam perkara korupsi Chromebook untuk mencegah tekanan eksternal.
Nadiem telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp809 miliar.
Kepastian hukum dan independensi hakim dinilai berpengaruh langsung pada iklim investasi serta perbaikan perekonomian nasional di Indonesia.

Permintaan pengawalan di tengah proses hukum

Seperti diberitakan Kompas.com, kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, meminta pimpinan DPR memberi perhatian pada perkara tersebut agar tidak ada upaya penekanan atau pengarahan terhadap hakim. Ia menyampaikan harapan itu di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026, saat merespons ucapan ulang tahun dari Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Ari mengatakan independensi hakim menjadi kunci terciptanya kepastian hukum. Menurut dia, kepastian hukum pada akhirnya berdampak pada masuknya investasi ke Indonesia dan perbaikan perekonomian nasional.

Meski demikian, tim kuasa hukum tidak memberikan tafsir lebih jauh atas unggahan Dasco. Ari menyebut hal tersebut bukan ranah tim pengacara untuk dikomentari lebih lanjut.

Konteks unggahan Dasco dan putusan pengadilan

Dasco sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nadiem melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Sabtu, 4 Juli 2026. Dalam unggahan itu, ia menuliskan doa agar Nadiem selalu dalam lindungan Tuhan dan menampilkan foto rangkaian bunga bertuliskan Happy Birthday dengan latar hijau muda.

Perkara yang menjadi sorotan ini berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam teks sumber disebutkan Nadiem telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider kurungan 190 hari, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

Permintaan menjaga independensi hakim menempatkan perkara ini tidak hanya sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai perhatian bagi tata kelola kelembagaan. Bagi sektor publik dan dunia usaha, konsistensi proses peradilan tetap menjadi faktor penting dalam membaca stabilitas kepastian hukum di Indonesia.

Dalam artikel kami sebelumnya, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Nadiem Makarim dibahas sebagai titik krusial yang memicu perdebatan tentang batas antara diskresi kebijakan publik dan tindak pidana korupsi. Kami mengulas dasar pertimbangan hakim dalam perkara pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management 2019–2022, termasuk vonis 10 tahun penjara, denda, serta uang pengganti, sekaligus menyoroti pro-kontra atas kekuatan legal reasoning dan ketiadaan bukti suap langsung. Latar itu membantu membaca mengapa isu independensi proses peradilan kini menjadi sorotan di ruang publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?