DPR dorong Polri perluas penyidikan korupsi batu bara pemicu blackout

DPR dorong Polri perluas penyidikan korupsi batu bara pemicu blackout
Korupsi batu bara diselidiki

Dorongan penguatan penegakan hukum di sektor energi muncul ketika penyidikan dugaan korupsi pasokan batu bara ke PLTU mulai berjalan di Indonesia. Kasus ini dinilai tidak hanya menyangkut pelaku operasional, tetapi juga kemungkinan keterlibatan penerima manfaat utama dan regulator dalam rantai tata niaga yang memicu blackout di sejumlah wilayah.

Sorotan

  • Anggota Komisi III DPR Abdullah pada 8 Juli 2026 mendesak Polri memperluas penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pasokan batu bara yang memicu blackout.
  • Abdullah meminta penyidikan dengan pendekatan follow the money dan follow the asset untuk mengidentifikasi aktor intelektual, beneficial owner, dan aset hasil kejahatan.
  • Abdullah dorong Polri kolaborasi dengan Kejaksaan, PPATK, BPK, dan lembaga hukum lain guna memperkuat financial forensic dan percepatan pemulihan aset terkait kasus batu bara.

Desakan perluasan penyidikan kasus batu bara

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang diduga menjadi salah satu pemicu pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam keterangannya pada Rabu, 8 Juli 2026, ia menekankan perlunya pendekatan follow the money dan follow the asset agar penyidik dapat menelusuri pihak yang paling diuntungkan dari tindak pidana tersebut.

Abdullah menyatakan pendekatan itu diperlukan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan juga mampu mengidentifikasi aktor intelektual, beneficial owner, serta aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Menurut dia, pemberantasan korupsi di sektor energi perlu memberi efek jera sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor, Polri yang mulai menyidik perkara tersebut. Namun, ia meminta penindakan dilakukan secara menyeluruh dan terukur, termasuk terhadap pihak regulator jika ditemukan keterlibatan dalam kasus itu.

Dampak bagi tata kelola energi dan penegakan hukum

Abdullah menilai investigasi dugaan korupsi tata niaga batu bara perlu menjadi titik awal reformasi penanganan kejahatan korupsi di sektor strategis. Ia mengingatkan perkara di sektor sumber daya alam dan energi umumnya melibatkan rantai transaksi panjang, banyak entitas usaha, serta aliran dana yang sulit ditelusuri.

Karena itu, ia mendorong Polri berkolaborasi dengan Kejaksaan, PPATK, BPK, dan lembaga penegak hukum lain. Menurut dia, kerja sama itu perlu ditopang pertukaran data keuangan secara real time, penguatan kemampuan financial forensic, serta percepatan penyitaan dan pemulihan aset agar hasil tindak pidana tidak sempat dialihkan atau disembunyikan.

Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah PLTU. Dugaan penyimpangan tersebut disebut menjadi salah satu penyebab blackout di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penggeledahan terkait dugaan korupsi batu bara untuk pasokan PLTU, penyidik menggeledah sebuah restoran dan lokasi penukaran uang di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Langkah ini disebut bagian dari pengumpulan barang bukti dalam perkara yang dikaitkan dengan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, sekaligus menunjukkan penyidikan masih berkembang melalui penelusuran lokasi dan transaksi yang diduga terkait.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.