Kemenkeu tambah anggaran BPS untuk perbaiki data desil masyarakat

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kemenkeu tambah anggaran BPS

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

26.08.2026

Kemenkeu tambah anggaran BPS untuk perbaiki data desil masyarakat — Anggaran BPS diperkuat

Pemerintah meningkatkan pembenahan basis data sosial ekonomi setelah muncul keluhan bahwa pengelompokan desil kesejahteraan belum mencerminkan kondisi riil masyarakat. Langkah itu mencakup tambahan anggaran bagi Badan Pusat Statistik untuk memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan pemutakhiran data lapangan tahun ini.

Sorotan

Pemerintah menambah anggaran lebih dari Rp7 triliun kepada BPS untuk memperbaiki dan memperbaharui data DTSEN tahun ini.
Tambahan dana ini diberikan setelah BPS mengajukan penambahan pada awal tahun anggaran untuk memastikan kualitas DTSEN membaik.
Perbaikan data desil masyarakat diharapkan meningkatkan akurasi pemetaan kesejahteraan dan ketepatan sasaran kebijakan pada tahun depan.

Tambahan dana untuk pembaruan DTSEN

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mempercepat perbaikan data melalui tambahan alokasi anggaran kepada Badan Pusat Statistik, atau BPS. Dana itu diarahkan untuk mengoptimalkan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, atau DTSEN, serta mendukung pelaksanaan pemutakhiran data di lapangan.

Purbaya mengatakan alokasi anggaran untuk pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus mencapai lebih dari Rp7 triliun. Menurut dia, tambahan dana tersebut diberikan setelah BPS mengajukan penambahan anggaran pada awal tahun anggaran, dan pemerintah memenuhinya untuk memastikan kualitas DTSEN membaik.

Dampak pada akurasi pemetaan kesejahteraan

Pembenahan ini menjadi respons atas keluhan publik mengenai penetapan kelompok kesejahteraan atau desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Perbaikan kualitas data dinilai penting karena menjadi dasar pemetaan sosial ekonomi dan dapat memengaruhi ketepatan sasaran kebijakan pemerintah.

Purbaya memproyeksikan kualitas dan akurasi data pemeringkatan desil akan lebih baik pada tahun depan. Ia menilai ketidaktepatan dalam survei masih bisa terjadi pada sebagian kecil kasus, tetapi hasil pembaruan data diharapkan membuat penyusunan desil masyarakat menjadi lebih rapi.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dorongan evaluasi data desil kesejahteraan, kami mengulas desakan DPR agar pemerintah membentuk tim khusus untuk meninjau anomali klasifikasi yang dinilai bisa mengganggu hak penerima bansos. Artikel itu menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, evaluasi metodologi, serta verifikasi lapangan agar perubahan desil tidak otomatis menggugurkan akses program seperti bantuan pendidikan dan perlindungan sosial.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?