Pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terus berlanjut dengan pemanggilan pengusaha Onny Hendro Adhiaksono di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026. Pemeriksaan ini menambah rangkaian pendalaman KPK atas penyaluran kredit yang sebelumnya telah menyeret pemilik dua perusahaan dalam grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka.
Sorotan
- KPK memeriksa Onny Hendro Adhiaksono dan Andaya Swastanta sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan di LPEI hari ini.
- Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 28 Agustus 2025 terkait pembiayaan LPEI.
- KPK menilai PT Mega Alam Sejahtera tak layak menerima pembiayaan sebesar U.S.$50 juta akibat eksposur besar ke grup PT Bara Jaya Utama di tengah penurunan harga batu bara.
Pemeriksaan saksi dan perkembangan perkara
Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Onny Hendro Adhiaksono, yang juga dikenal dengan julukan Kaji Edan atau Sultan Jagakarsa, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan pada hari ini, sementara berdasarkan informasi yang diperoleh, Onny tiba sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan.Selain Onny, KPK juga memanggil Andaya Swastanta dari pihak swasta sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Budi belum mengungkapkan materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Dugaan penyimpangan pembiayaan LPEI
KPK sebelumnya telah menetapkan Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan di LPEI. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada 28 Agustus 2025 mengatakan Hendarto ditetapkan dan ditahan sebagai penerima manfaat kredit pada grup PT Bara Jaya Utama.Menurut KPK, Hendarto tetap mengajukan fasilitas kredit untuk kedua perusahaannya meski terdapat persoalan mendasar pada aset dan kelayakan pembiayaan. KPK menyebut lahan sawit PT Sakti Mait Jaya Langit berada di kawasan hutan lindung tanpa izin dan Sertifikat Hak Guna Usaha, sementara proses persetujuan memorandum analisis pembiayaan disebut mengabaikan ketentuan internal LPEI.
Untuk PT Mega Alam Sejahtera, KPK menilai perusahaan itu tidak layak menerima pembiayaan sebesar U.S.$50 juta karena eksposur dana yang besar ke grup PT Bara Jaya Utama saat harga batu bara sedang turun. Kondisi itu dinilai berpotensi memicu ketidakmampuan pembayaran kewajiban pinjaman, dan Hendarto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, kami membahas pengesahan UU Perampasan Aset yang memperluas kerangka hukum perampasan aset terkait korupsi.
Berita LPS Terbaru
- Forex
- Crypto