OJK cabut izin BPR Pasarraya Kuta, total 14 bank tutup di Indonesia hingga September 2026

OJK cabut izin BPR Pasarraya Kuta, total 14 bank tutup di Indonesia hingga September 2026
14 banks close by 2026

Gelombang penutupan bank di Indonesia bertambah hingga mencapai 14 lembaga dari Januari sampai September 2026 seiring berlanjutnya pengetatan pengawasan sektor perbankan. Kasus terbaru terjadi di Bali setelah masalah permodalan PT BPR Pasarraya Kuta berujung pada pencabutan izin usaha dan proses likuidasi.

Sorotan

  • OJK mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta pada 17 September 2026, menjadikan total 14 bank tutup di Indonesia sejak Januari 2026.
  • Status BPR Pasarraya Kuta meningkat dari BPR Dalam Penyehatan jadi BPR Dalam Resolusi setelah rasio KPMM turun di bawah 12 persen dan gagal penyehatan modal.
  • LPS kini mengelola likuidasi simpanan nasabah sesuai UU No.4/2026, semakin menegaskan pengawasan ketat regulator terhadap BPR yang tidak sehat.

Pencabutan izin dan proses pengawasan

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tertanggal 17 September 2026. Regulator menyatakan langkah itu diambil setelah bank yang berkedudukan di Kabupaten Badung tersebut gagal mengatasi persoalan permodalan, sehingga total bank yang tutup di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 menjadi 14.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan pencabutan izin merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat ketahanan industri perbankan dan menjaga kepercayaan publik. OJK juga menegaskan penutupan operasional BPR itu dilakukan untuk menyehatkan struktur perbankan daerah.

Proses menuju pencabutan izin berlangsung sejak 4 September 2025, ketika OJK menetapkan bank tersebut berstatus BPR Dalam Penyehatan akibat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang turun di bawah 12 persen. Setelah upaya penyehatan manajemen tidak menghasilkan pemulihan likuiditas dan kecukupan modal yang signifikan, status pengawasan dinaikkan menjadi BPR Dalam Resolusi pada 2 September 2026 mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Menurut Parjiman, pemegang saham dan direksi telah diberi kesempatan untuk menyuntikkan modal segar, namun upaya itu tidak mampu memperbaiki kondisi keuangan bank secara berarti. Lembaga Penjamin Simpanan kemudian memutuskan penanganan melalui likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

Dampak bagi nasabah dan sektor BPR

Rekomendasi penutupan diperkuat lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 125/ADK3/2026 tanggal 10 September 2026 mengenai cara penanganan bank dalam resolusi PT BPR Pasarraya Kuta. Berdasarkan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, pencabutan izin memungkinkan LPS segera menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan proses likuidasi aset.

Penanganan simpanan masyarakat kini diproses sepenuhnya oleh LPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas ketentuan sektor keuangan. OJK meminta masyarakat di Bali, khususnya nasabah BPR Pasarraya Kuta, tetap tenang karena mekanisme verifikasi klaim penjaminan sedang dijalankan agar hak keuangan nasabah dapat diselesaikan secara tertib.

Penutupan ini mencerminkan tekanan yang masih dihadapi sebagian bank perekonomian rakyat, terutama terkait kecukupan modal dan kemampuan pemulihan kinerja. Bagi industri BPR nasional, langkah tegas regulator dan LPS menunjukkan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga yang tidak lagi dapat disehatkan, sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan daerah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pencabutan izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta, kami membahas keputusan OJK pada 17 September 2026 yang menambah total bank yang ditutup sepanjang Januari–September 2026 menjadi 14. Kami juga menyoroti bahwa langkah ini menegaskan pengawasan regulator yang semakin ketat di segmen BPR untuk menjaga stabilitas industri dan kepercayaan nasabah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.