Elena Nikulina

DPR rampungkan RUU Satu Data Indonesia, pengesahan dijadwalkan dalam paripurna

DPR rampungkan RUU Satu Data Indonesia, pengesahan dijadwalkan dalam paripurna
RUU Satu Data disahkan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia memasuki tahap akhir setelah Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui hasil pembahasannya pada 5 Oktober 2026. Agenda pengambilan keputusan tingkat dua kini dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026, menandai langkah baru dalam penataan tata kelola data nasional.

Sorotan

  • DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan RUU Satu Data Indonesia pada 5 Oktober 2026, pengesahan dijadwalkan paripurna 6 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.
  • Naskah final RUU terdiri dari 20 bab dan 141 pasal, mengatur lembaga baru bertanggung jawab kepada Presiden serta pembagian kewenangan pengelolaan data nasional dari pusat hingga desa.
  • RUU mencakup standar data nasional, interoperabilitas, digital, blockchain, AI, serta standar keamanan, audit, pelaporan insiden 1x24 jam, sanksi administratif, dan pidana.

Jadwal pengesahan dan cakupan aturan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Baleg DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU Satu Data Indonesia dalam rapat kerja pada Senin, 5 Oktober 2026. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan seluruh fraksi dan pemerintah telah menyampaikan pendapat akhir serta menyetujui hasil pembahasan untuk diproses lebih lanjut ke rapat paripurna.

Rapat kemudian menyetujui agar rancangan tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat dua. Bob mengatakan pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Satu Data Indonesia Sturman Panjaitan melaporkan pembahasan panitia kerja berlangsung sejak 23 September 2026 hingga 5 Oktober 2026. Dalam proses itu, pemerintah menyampaikan 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah untuk batang tubuh dan 829 DIM penjelasan.

Setelah seluruh DIM dibahas, Panja menyepakati naskah RUU yang terdiri dari 20 bab dan 141 pasal. Sturman mengatakan kesamaan pandangan pemerintah dan DPR terlihat dalam upaya membenahi tata kelola data nasional agar terpadu, akurat, mutakhir, aman, dan berdaulat.

Dampak bagi tata kelola data nasional

RUU ini mengatur Data Dasar Nasional yang dikuasai negara sebagai rujukan utama bagi perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Aturan itu juga mencakup tata kelola Satu Data Indonesia, pembentukan lembaga penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta pembagian kewenangan pengelolaan data dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan.

Selain itu, rancangan tersebut memuat ketentuan mengenai standar data, metadata, kode referensi dan atau data induk, sistem katalog data nasional, interoperabilitas data, serta pemanfaatan teknologi digital, blockchain, dan kecerdasan artifisial. Penggunaan dan pengendalian akses data juga diatur, termasuk kewajiban persetujuan DPR untuk akses dan transfer data tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia.

Dari sisi keamanan, RUU menetapkan standar keamanan data, audit keamanan dan audit kedaulatan data, serta kewajiban pelaporan insiden paling lama 1 x 24 jam. Panja juga menyepakati pengaturan sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan, yang memperlihatkan arah penguatan kepatuhan dalam pengelolaan data publik dan strategis.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang ketentuan pidana dalam RUU Satu Data Indonesia, kami menyoroti rencana sanksi berat untuk serangan terhadap pusat data nasional dan infrastruktur pendukung, termasuk ancaman penjara hingga 15 tahun. Kami juga mengulas cakupan aturan SDI yang meliputi klasifikasi data, integrasi dan interoperabilitas antarinstansi, pengaturan transfer data lintas yurisdiksi, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan artifisial dalam kerangka keamanan dan tata kelola data nasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.