BDx pusat data AI Jatiluhur tertahan izin di tengah sorotan pasokan energi dan air
Kebutuhan kapasitas komputasi untuk pengembangan kecerdasan buatan mendorong pembangunan pusat data, tetapi proyek semacam itu dinilai harus tetap menjaga kecukupan energi dan air bagi masyarakat. Perdebatan itu mengemuka setelah proyek data center AI milik BDx di Jatiluhur senilai Rp 3,5 triliun belum dapat dilanjutkan karena perizinannya belum rampung.
Sorotan
- Proyek pusat data AI BDx di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dihentikan sementara karena perizinan belum rampung, terutama terkait Persetujuan Bangunan Gedung dan AMDAL.
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebutuhan pusat data harus memperhitungkan kecukupan energi dan air agar pelayanan publik tidak terdampak.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pada pertemuan 28 Juli 2026, perusahaan belum melengkapi izin sehingga proyek tertunda lebih dari tiga bulan.
Pertimbangan izin dan kebutuhan infrastruktur
Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembangunan pusat data untuk kebutuhan AI harus diseimbangkan dengan kecukupan energi dan air, terutama agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia menyebut kebutuhan komputasi nasional memang memerlukan data center, namun penentuan lokasi dan kelayakannya harus dibahas lintas sektor sebelum izin dan regulasi ditetapkan.Menurut Meutya, koordinasi antarsektor diperlukan untuk menghitung kebutuhan komputasi, jumlah pengguna internet, serta titik konektivitas yang memadai untuk pembangunan pusat data. Ia menambahkan penetapan lokasi juga perlu mempertimbangkan apakah suatu wilayah benar-benar layak menampung fasilitas tersebut.
Dampak proyek bagi Jawa Barat
Sebelumnya, proyek pembangunan pusat data berbasis AI milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dihentikan sementara karena proses perizinannya belum selesai. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan langkah itu bukan penolakan terhadap investasi, melainkan penghentian sampai Persetujuan Bangunan Gedung dan analisis mengenai dampak lingkungan dirampungkan.Dedi mengatakan persoalan izin itu telah ia tanyakan kepada pihak perusahaan saat pertemuan pada 28 Juli 2026, tetapi hingga tiga bulan kemudian persyaratan proyek belum juga tuntas. Ia juga menyatakan saat kunjungannya, data perizinan disebut belum dimasukkan oleh pihak konsultan, sehingga proyek belum bisa dilanjutkan.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang proyeksi lonjakan kebutuhan listrik nasional hingga 2060, kami mengulas langkah pemerintah menyiapkan pasokan dan efisiensi energi agar sistem tetap andal. Strateginya mencakup pengembangan pembangkit surya skala besar oleh PLN serta dorongan elektrifikasi rumah tangga lewat konversi kompor induksi untuk menekan konsumsi dan impor LPG.
Berita NY Fed Terbaru
- Forex
- Crypto