Jaksa ajukan banding dalam perkara suap nikel eks Ketua Ombudsman
Perkara dugaan suap tata kelola pertambangan nikel yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto memasuki tahap lanjutan setelah vonis 5 tahun penjara dijatuhkan awal November. Upaya hukum itu menambah proses sengketa di tingkat banding karena pihak terdakwa juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Sorotan
- Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada 11 November 2026 atas putusan 5 tahun penjara untuk Hery Susanto terkait suap tata kelola nikel.
- Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghukum Hery Susanto 5 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan uang pengganti Rp 3,875 miliar pada 5 November 2026.
- Proses banding memperpanjang risiko hukum dan pengawasan tata kelola industri nikel di Indonesia di tengah agenda antikorupsi nasional.
Proses banding setelah putusan Tipikor Jakarta
Seperti dilaporkan Kompas.com, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada Rabu, 11 November 2026, atas putusan 5 tahun penjara terhadap Hery Susanto dalam perkara dugaan suap tata kelola nikel. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan jaksa kini menyiapkan memori banding, sementara terdakwa juga menempuh langkah hukum yang sama.Anang menyatakan pengajuan banding oleh terdakwa merupakan hak yang diatur dalam KUHAP. Dengan langkah dari kedua pihak itu, perkara korupsi yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel tersebut berlanjut ke pemeriksaan di tingkat lebih tinggi.
Implikasi putusan bagi penegakan hukum sektor nikel
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sebelumnya menjatuhkan pidana 5 tahun penjara kepada Hery Susanto pada Kamis, 5 November 2026. Selain hukuman badan, pengadilan juga menjatuhkan denda Rp 300 juta yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.Pengadilan turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3,875 miliar. Perkembangan banding ini menjaga perhatian pada risiko hukum dan tata kelola di sektor pertambangan nikel, industri yang tetap berada di bawah sorotan dalam agenda pengawasan korupsi di Indonesia.
Ini menambah diskusi sebelumnya seputar risiko tata kelola Indonesia yang dikaitkan dengan krisis integritas kepemimpinan dan ancaman korupsi terhadap target 2045.
Berita Law Enforcement Terbaru
- Forex
- Crypto